Bicarasurabaya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 121 Petugas Haji Daerah (PHD) untuk mendampingi sekitar 42.051 jemaah pada musim haji 2027. Pendaftaran calon petugas masih dibuka hingga 10 November 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta calon peserta memperhatikan persyaratan dan tahapan seleksi. Sebab, petugas yang terpilih nantinya akan menjadi bagian penting dalam pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 121 kuota, sebanyak 91 orang akan mengisi bidang pelayanan umum dan 30 orang bidang pelayanan kesehatan. Rinciannya, 108 petugas dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 lainnya untuk tingkat Provinsi Jawa Timur.
Petugas pelayanan umum akan membantu pendampingan dan kebutuhan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Sementara petugas kesehatan berasal dari kalangan dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Khofifah menegaskan, seleksi tidak hanya mencari petugas yang mampu memenuhi urusan administrasi. Mereka juga harus siap secara fisik dan mental, memiliki kemampuan komunikasi, serta berkomitmen melayani jemaah, terutama lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
Syarat menjadi petugas haji
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta. Secara umum, pendaftar harus warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, serta memenuhi kelengkapan administrasi dan kemampuan digital.
Untuk bidang pelayanan umum, usia pendaftar minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, dengan pendidikan paling rendah S1 atau sederajat.
Sementara untuk bidang pelayanan kesehatan, usia pendaftar minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun. Peserta juga harus berasal dari profesi kesehatan yang sesuai dengan ketentuan.
Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah sesuai kuota yang dilamar, serta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Khusus pendaftar non-ASN, wajib melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Seleksi PHD ini mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
Pendaftaran calon petugas haji berlangsung pada 5-10 November 2026. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus menyampaikan rekomendasi calon petugas paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Setelah itu, usulan peserta akan diverifikasi oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur bersama Pemprov Jatim pada 11-13 November 2026.
Peserta yang lolos verifikasi akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 November 2026.
Khofifah meminta bupati dan wali kota ikut memastikan informasi seleksi tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ia ingin proses penjaringan menghasilkan petugas yang kompeten dan benar-benar siap melayani jemaah.
“Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” ujarnya.
Informasi lebih lanjut mengenai seleksi dapat diperoleh melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur di nomor 081933027948 atau 08179673643. (BS/za)
