Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan APBD 2027. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperluas bantuan sosial (bansos), mempercepat penanganan banjir, serta memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan.
Pengesahan APBD ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026). Pengesahan Raperda APBD menjadi Perda itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam pendapat akhirnya, Eri menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap APBD 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga ketimpangan pendapatan.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri.
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, disusul belanja modal Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Surabaya merencanakan penerimaan sebesar Rp1,7 triliun. Rinciannya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan SiLPA tahun anggaran 2027 ditetapkan nol.
Salah satu fokus penggunaan APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial. Pemkot Surabaya bersama DPRD berupaya mengakomodasi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum tersentuh bantuan.
Eri mengatakan penguatan kapasitas anggaran memungkinkan pemerintah kota memperluas cakupan penerima manfaat.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” ujarnya.
Selain bansos, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas dalam APBD 2027. Eri berharap berbagai titik genangan yang telah ditangani bisa semakin optimal sehingga persoalan banjir di Surabaya berkurang.
Ia menargetkan genangan di sejumlah titik dapat ditekan hingga tidak lebih dari sekitar 10 sentimeter.
“Semoga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya.
Di sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya dan DPRD juga mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Program beasiswa bagi masyarakat serta peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi bagian dari prioritas tersebut.
Eri menyebut pelayanan puskesmas juga akan ditata kembali agar lebih optimal dalam menjangkau kebutuhan masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, ia menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan warga memperoleh akses pendidikan tanpa pungutan tambahan, termasuk terkait penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat,” tegasnya.
Pemkot Surabaya berharap penguatan anggaran untuk bansos, penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik pada 2027. (BS/za)
