Bicarasurabaya.com – Kinerja ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa sekaligus berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen.
Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,06 persen dari 9,30 persen pada September 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menyusut menjadi 3,42 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah dinamika global, Jawa Timur mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pada saat yang sama, kemiskinan dan pengangguran juga menurun,” kata Khofifah.
Industri, Perdagangan, dan Pertanian Jadi Penopang
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih ditopang tiga sektor utama, yakni industri pengolahan dengan kontribusi 31,27 persen, perdagangan 18,49 persen, serta pertanian 10,87 persen.
Dengan struktur tersebut, Jawa Timur tetap menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dengan porsi 25,40 persen dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar kedua sebesar 14,34 persen.
Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan tercepat berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,76 persen. Kenaikan ini dipicu meningkatnya okupansi hotel saat musim liburan, aktivitas pariwisata, serta menguatnya jasa boga, termasuk dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 19,80 persen, didorong pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatnya belanja barang, jasa, serta program pelayanan publik.
Penduduk Miskin Berkurang 92 Ribu Jiwa
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berkurang 92.060 orang, dari 3,80 juta jiwa menjadi 3,71 juta jiwa pada Maret 2026. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin terbesar kedua secara nasional.
Tidak hanya jumlahnya yang menurun, kualitas kemiskinan juga membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,286 menjadi 1,214, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,262 menjadi 0,239.
Penurunan angka kemiskinan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di kota, tingkat kemiskinan turun dari 6,93 persen menjadi 6,66 persen. Sementara di desa turun dari 12,55 persen menjadi 12,38 persen.
“Bukan hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi kondisi kemiskinannya juga tidak semakin dalam. Ini menunjukkan intervensi penanggulangan kemiskinan semakin efektif,” ujar Khofifah.
Pengangguran Turun, Lapangan Kerja Bertambah
Perbaikan juga terlihat di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,42 persen pada Mei 2026 dari 3,55 persen pada Februari 2026.
Jumlah pengangguran berkurang sekitar 26.730 orang menjadi 866,32 ribu orang. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja meningkat 205,53 ribu orang menjadi 24,46 juta orang, lebih tinggi dibandingkan pertambahan angkatan kerja.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik menjadi 75,14 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,77 juta pekerja atau 31,77 persen dari total tenaga kerja, disusul perdagangan dan industri pengolahan.
Khofifah mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi. Karena itu, Pemprov Jawa Timur akan memperkuat keterhubungan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga program magang.
Selain itu, strategi penurunan kemiskinan akan diperkuat dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih dinamis sehingga sinergi seluruh pihak harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata,” tegas Khofifah. (BS/za)
