Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat sebanyak 20.179 aduan masyarakat masuk melalui Hotline Lapor Cak Eri di nomor 0811338884. Jumlah laporan tersebut dihimpun sejak hotline dibuka pada 6 Mei hingga 30 September 2026. Dari puluhan ribu laporan yang masuk, sebanyak 99,9 persen di antaranya telah mendapatkan respons penanganan dari perangkat daerah (PD) terkait.
Kehadiran hotline tersebut menjadi jembatan komunikasi langsung antara warga dan Wali Kota Eri Cahyadi. Selain menjadi wadah penyampaian aduan dan penanganan persoalan di lapangan, hotline juga terbukti ampuh mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan apresiasi atas partisipasi aktif warga yang terus mengawal pembangunan Kota Pahlawan. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang perlu disempurnakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mohon maaf jika selama saya menjabat sebagai wali kota bersama jajaran Pemkot Surabaya masih ada kinerja kami yang kurang. Namun, percayalah saya bersama dinas-dinas tidak pernah tinggal diam,” kata Wali Kota Eri, Rabu (21/10/2026).
Wali Kota Eri menegaskan, setiap laporan yang dikirimkan warga, menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemkot Surabaya untuk terus membenahi kinerja dan mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan. “Setiap keluhan dan harapan warga Surabaya selalu menjadi bahan evaluasi sekaligus penyemangat bagi saya setiap hari. Insyaallah, satu per satu pasti kami benahi,” tuturnya.
Karena itu, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kota secara berkelanjutan. Ia mengajak seluruh warga Surabaya untuk ikut berpartisipasi lewat program pembangunan melalui Kampung Pancasila.
“Karena itu, ayo kita bersama-sama membangun Kota Surabaya melalui Kampung Pancasila. Insyaallah kota kita akan menjadi lebih baik, sehingga semua warga bisa terlibat dalam pembangunan Surabaya,” katanya.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan berbagai persoalan lingkungan yang ditemui sehari-hari. Ia menjamin seluruh laporan dipantau secara berkala.
“Sampaikan semua keluhan dan persoalan yang kalian temui di Surabaya. Semua keluhan bisa langsung kalian sampaikan kepada saya melalui hotline Lapor Cak Eri. Nanti semua laporan akan saya lihat satu per satu dan insyaallah saya tindak lanjuti hingga tuntas,” tegasnya.
Selain melalui hotline, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau aduan lewat Aplikasi WargaKu hingga akun media sosial resmi Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjamin setiap laporan dipantau secara langsung agar solusi yang diberikan benar-benar tuntas. “Ayo kita bersama-sama menata kota kita. Saya tunggu laporannya, masukannya, untuk membangun Kota Surabaya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, hampir seluruh aduan yang masuk telah direspons oleh PD terkait. Adapun sisa aduan yang belum ditindaklanjuti umumnya memerlukan informasi tambahan dari pelapor, khususnya kejelasan titik lokasi kejadian.
“Dari total 20.179 aduan yang masuk sejak 6 Mei hingga 30 September 2026, sekitar 99,9 persen sudah ditanggapi. Ada beberapa laporan yang masih memerlukan konfirmasi, misalnya aduan parkir liar yang belum mencantumkan lokasi secara spesifik. Informasi tersebut penting agar petugas bisa memastikan titik permasalahan dan melakukan penanganan secara tepat,” ujar Eddy.
Menurutnya, Hotline Lapor Cak Eri tidak hanya menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga bahan evaluasi bagi pemkot dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari setiap aduan yang masuk, pemkot dapat mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
“Dari laporan warga, kami bisa melihat persoalan apa saja yang masih terjadi di lapangan dan perlu segera ditangani. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan kebutuhan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Berdasarkan klasifikasi aduan yang diterima Pemkot Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori yang paling banyak dilaporkan warga, yakni mencapai 3.697 laporan. Aduan ini mencakup parkir liar, penggunaan QRIS, pembayaran nontunai, hingga pelanggaran ketentuan tarif parkir.
Berikutnya, laporan mengenai lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) mencapai 1.753 aduan, disusul persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 1.691 laporan.
Pengaduan lainnya mencakup sektor pendidikan sebanyak 1.321 laporan, infrastruktur jalan 1.058 laporan, gangguan ketenteraman 963 laporan, ketenagakerjaan 956 laporan, drainase dan saluran air 815 laporan, serta fasilitas umum dan sosial sebanyak 665 laporan. Sementara itu, kategori lain-lain tercatat sebanyak 1.130 laporan.
Berdasarkan PD yang menerima pengaduan, Dinas Perhubungan (Dishub) menempati urutan teratas dengan 4.738 laporan, diikuti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sebanyak 2.364 laporan.
Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerima 1.266 laporan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1.255 laporan, Dinas Pendidikan 1.131 laporan, Dinas Sosial 1.128 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 1.065 laporan.
Eddy menjelaskan, tindak lanjut atas pengaduan pada prinsipnya dilakukan dalam waktu 1×24 jam. Namun, penyelesaian sejumlah persoalan membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan koordinasi lintas PD maupun instansi di luar kewenangan Pemkot Surabaya.
“Prinsipnya, laporan segera ditindaklanjuti. Namun, ada persoalan yang membutuhkan koordinasi dan persiapan agar penyelesaiannya benar-benar tepat. Jika belum bisa selesai dalam 1×24 jam, perangkat daerah harus memastikan tahapan penanganan dan rencana waktunya sehingga prosesnya tetap terarah,” jelasnya.
Ia menambahkan, aduan masyarakat menjadi pengingat bagi Pemkot Surabaya untuk terus memperkuat kehadiran petugas di lapangan. Semakin baik pelayanan dan penjangkauan yang dilakukan perangkat daerah, diharapkan persoalan warga dapat terdeteksi lebih awal dan segera dituntaskan.
“Setiap laporan dan masukan dari warga menjadi bagian penting bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (ADV)
