Bicarasurabaya.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan work from home (WFH) pada 21-22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027 untuk mengurangi kepadatan kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Skema yang dibicarakan juga mencakup kemungkinan penerapan work from anywhere (WFA).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, usulan WFH muncul dalam pembahasan persiapan angkutan Nataru 2026/2027. Tanggal-tanggal tersebut dipertimbangkan untuk mengurai pergerakan masyarakat menjelang dan setelah puncak arus liburan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada usulan untuk pelaksanaan WFH pada tanggal-tanggal tertentu. Nanti akan diusulkan dalam rapat koordinasi di Kemenko PMK,” kata Aan dalam konferensi pers persiapan angkutan Nataru di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Kemenhub memprediksi puncak arus mudik Nataru terjadi pada 23 Desember 2026. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 3 Januari 2027.
Prediksi itu mengacu pada analisis data historis pergerakan masyarakat dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta masukan pengelola jalan tol dan asosiasi transportasi.
Dengan perkiraan tersebut, WFH pada 21-22 Desember diusulkan untuk mengurangi pergerakan menjelang puncak arus mudik. Sementara 4 Januari dipertimbangkan untuk membantu mengurai mobilitas setelah puncak arus balik.
“Usulannya tanggal 21-22 di awal, kemudian tanggal 4 di akhir,” ujar Aan.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pembatasan Angkutan Logistik
Selain usulan WFH, pemerintah bersama kepolisian dan pengelola jalan tol menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur lalu lintas selama masa angkutan Nataru.
Pengaturan tersebut mencakup rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan logistik, serta penyiapan jalur dan pelabuhan penyeberangan alternatif.
Aan menyebut kawasan Ketapang-Gilimanuk menjadi salah satu perhatian dalam penyiapan pelabuhan atau dermaga alternatif.
“Yang jelas ada pembatasan, kemudian rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan sesuai situasi, serta penentuan beberapa pelabuhan atau dermaga penyeberangan alternatif, terutama Ketapang-Gilimanuk,” katanya.
Rangkaian langkah itu disiapkan untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun. Sementara itu, usulan WFH masih harus dibahas lebih lanjut sebelum ada keputusan resmi pemerintah. (BS/za)
