Bicarasurabaya.com – Pemprov Jawa Timur memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027 di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemerataan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Kamis (15/10).
Sidang tersebut membahas jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, sekaligus pendapat gubernur mengenai Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Emil menegaskan, efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan manfaat belanja bagi masyarakat. Penajaman prioritas diperlukan agar program pembangunan berjalan efektif tanpa mengabaikan pelayanan dasar.
“Penyusunan APBD tidak sekadar menyangkut alokasi anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur,” kata Emil dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (16/10/2026).
Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim melanjutkan dukungan biaya operasional sekolah serta bantuan pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga prasejahtera. Pemprov juga memberi perhatian pada upaya mengembalikan anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Sementara di bidang kesehatan, prioritas mencakup penguatan layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, penanggulangan tuberkulosis (TBC), perluasan program Cek Kesehatan Gratis, serta perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Menurut Emil, penguatan dua sektor tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih baik.
Pemprov Jatim juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya tersebut mencakup penanganan jalan provinsi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, serta penanganan desa rawan kekeringan.
Di sektor transportasi, pengembangan layanan Trans Jatim dan Trans Laut turut menjadi perhatian. Pemprov juga mendukung Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi untuk memperkuat konektivitas antarmoda.
Integrasi tersebut direncanakan mencakup keterhubungan Trans Jatim dengan angkutan pengumpan atau feeder, penyelarasan rute dan jadwal, serta kemudahan perpindahan antarmoda.
“Dengan integrasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat bepergian dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar Emil.
Ia menambahkan, pengembangan transportasi publik juga perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan agar layanan dapat diakses lebih luas.
Di bidang perlindungan sosial, Pemprov Jatim memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memutakhirkan dan memverifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data dinilai penting agar bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan menjangkau masyarakat yang tepat.
Sementara untuk mendukung kemandirian ekonomi, Pemprov Jatim mengalokasikan pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar melalui PT BPR Jatim (Perseroda) untuk Program Kredit Sejahtera (Prokesra).
Program tersebut menargetkan sekitar 4.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal kerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan.
“Kita ingin melalui dukungan permodalan ini, pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan semakin mandiri secara ekonomi,” tegas Emil.
Emil mengapresiasi masukan pimpinan dan anggota DPRD Jatim dalam pembahasan kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Ia berharap pembahasan berjalan lancar sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Jawa Timur.
Pemprov Jatim menegaskan efisiensi anggaran tetap harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat. (BS/za)
