Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sejumlah isu yang menyebut adanya pemborosan, mulai dari alokasi makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar negeri, hingga pinjaman daerah, dipastikan tidak sesuai fakta.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa seluruh pos anggaran disusun melalui mekanisme ketat dan diarahkan untuk kepentingan publik. “Anggaran mamin, misalnya, digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan atau menjamu tamu dari luar daerah, bukan konsumsi rutin ASN,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/9/2025).
Terkait pemberitaan 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar, Fikser menegaskan alokasi itu juga ditujukan untuk acara publik, seperti Festival Rujak Uleg, bukan untuk wali kota atau pejabat internal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fikser juga membantah isu anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp8,63 miliar. Menurutnya, sejak pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya tidak lagi mengalokasikan dana perjalanan ke luar negeri kecuali jika seluruh biaya ditanggung penyelenggara.
“Kami memang punya kerja sama sister city dengan 25 kota, tapi yang dikirim biasanya tenaga teknis seperti guru atau tenaga medis. Itu pun dengan izin Kemendagri. Bahkan mulai 2025, atas arahan Wali Kota Eri Cahyadi, anggaran dinas luar negeri sudah dihapus,” jelasnya.
Menanggapi kabar penyewaan ribuan peralatan seperti kipas angin, tenda, hingga panggung, Fikser menyebut penganggaran kini dipusatkan di satu perangkat daerah. Tujuannya, agar lebih efisien dan memudahkan pengawasan. “Peralatan itu juga digunakan untuk kegiatan masyarakat, bukan semata-mata untuk internal Pemkot,” katanya.
Soal pinjaman Pemkot Surabaya melalui Bank Jatim berbunga tinggi, Fikser meluruskan bahwa suku bunga yang disepakati jauh lebih rendah, bahkan di bawah 6 persen. “Pinjaman ini tanpa jaminan, telah dikonsultasikan ke Kemendagri dan Kemenkeu, serta sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit dan fasilitas strategis lain,” tegasnya.
Ia memastikan setiap pengajuan pinjaman dilakukan dengan kehati-hatian. “Kemampuan fiskal daerah, kajian ekonomi, dan mitigasi risiko selalu dihitung. Setiap rupiah diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Fikser. (BS/za)
