Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah skema Beasiswa Pemuda Tangguh bagi mahasiswa. Ini setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima laporan banyaknya mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) dari keluarga prasejahtera yang mengalami kesulitan membayar biaya kuliah.
Keprihatinan tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur, Minggu (25/1/2026).
Dalam pertemuan itu, para rektor PTS menyampaikan kondisi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1-5, bahkan sebagian terancam drop out (DO) karena menunggak uang kuliah tunggal (UKT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eri mengungkapkan mayoritas mahasiswa dari keluarga prasejahtera justru menempuh pendidikan di PTS. Ia mengaku semakin prihatin setelah mendengar laporan adanya mahasiswa yang hampir DO akibat keterlambatan pembayaran UKT.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkot Surabaya berencana memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa PTS dari keluarga miskin Desil 1-5. Selain itu, Pemkot juga akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa agar lebih tepat sasaran.
“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” kata Eri.
Eri menjelaskan, berdasarkan data dari para rektor PTS, jumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin mencapai ratusan orang. Salah satunya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang mencatat sekitar 300 mahasiswa masuk kategori Desil 1-5.
Oleh karena itu, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan data milik Pemkot Surabaya.
“Berarti kan banyak. Maka di situlah nanti saya meminta data-data yang dari PTS, mahasiswa-mahasiswanya yang masuk Desil 1-5 tidak mampu, kami cocokkan dengan data kami. Setelah cocok akan diberikan bantuannya,” terangnya.
Setelah proses sinkronisasi data selesai, Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan UKT kepada mahasiswa PTS dari keluarga tidak mampu. Bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang masih menjalani perkuliahan namun mengalami kesulitan membayar UKT.
“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.
Eri berharap bantuan UKT tersebut dapat mencegah mahasiswa PTS dari keluarga miskin mengalami DO akibat kendala ekonomi.
“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan, ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” sebutnya.
Eri menambahkan, program UKT gratis bagi mahasiswa Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan kebebasan bagi calon mahasiswa baru untuk memilih PTS manapun di Kota Surabaya.
“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto menilai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi sebagai langkah berani dan strategis. Ia menyebut, selama ini mahasiswa dari keluarga miskin Desil 1-5 memang banyak berkuliah di PTS.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Ketua ABP-PTSI sekaligus Rektor Universitas Wijaya Putra tersebut.
Budi berharap program beasiswa dan bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya dapat mendukung target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi swasta.
“Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” pungkasnya. (Yan/Bs)
