Bicarasurabaya.com – Program digitalisasi pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) di Surabaya mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari. Menurutnya, sistem berbasis digital ini mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini menjadi persoalan.
Qodari menyampaikan hal itu saat meninjau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Ia menilai digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Prinsipnya harus adil. Yang berhak harus menerima, sedangkan yang tidak berhak tidak boleh menerima. Selama ini masih ada inclusion error dan exclusion error,” kata Qodari dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (29/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Qodari, Surabaya menjadi salah satu daerah yang menunjukkan hasil positif dalam uji coba sistem tersebut. Dari lebih dari 1 juta kepala keluarga (KK), sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri atas ASN, RT/RW, dan pendamping PKH. Sementara 62.673 KK mendaftar secara mandiri melalui aplikasi.
Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 119 ribu KK dinilai layak menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat 359.856 KK yang secara sadar menyatakan tidak berhak menerima bansos.
Qodari mengungkapkan, dari data penerima bansos sebelumnya yang berjumlah sekitar 101 ribu KK, ditemukan sekitar 25 ribu KK atau 25 persen masuk kategori inclusion error, yakni warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan.
Sebaliknya, sistem baru juga berhasil menemukan sekitar 51 ribu KK atau sekitar 43 persen dari total penerima yang sebelumnya belum tercatat meski memenuhi syarat (exclusion error).
“Ada sekitar 51 ribu KK atau setara 175 ribu jiwa yang selama ini seharusnya menerima bantuan, tetapi belum terdata. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini bisa mendapatkan haknya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran berbasis face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem itu secara otomatis mencocokkan data kepemilikan aset dengan berbagai instansi, mulai dari PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.
“Yang menentukan bukan manusia, tetapi sistem dan data lintas kementerian. Kalau ada keberatan, masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan melalui sistem,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan pendataan Perlinsos di Surabaya telah mencapai 99,74 persen.
Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terdata melalui aplikasi Sayang Warga. Pemkot Surabaya juga melibatkan 13.049 agen Perlinsos untuk membantu warga, terutama yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Eddy mengakui sempat terjadi kendala berupa perlambatan sistem pada awal uji coba. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini berjalan jauh lebih cepat.
“Saat ini hasil verifikasi bisa langsung keluar. Tinggal sekitar 2.610 KK yang belum terdata, mayoritas di Kelurahan Dukuh Setro. Kami optimistis dalam satu hingga dua hari pendataan bisa mencapai 100 persen,” ujar Eddy.
Surabaya menjadi daerah percontohan nasional dalam uji coba Perlinsos sejak 4 Juni 2026. Pada tahap awal, sistem ini digunakan untuk dua program perlindungan sosial dan ke depan akan dikembangkan untuk mendukung penyaluran tujuh jenis bantuan sosial secara nasional. (BS/za)
