Bicarasurabaya.com – Sekitar seribu warga Surabaya yang telah meninggal dunia tercatat belum memiliki akta kematian. Kondisi ini, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, berpotensi mengacaukan akurasi data kependudukan dan memengaruhi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bantuan dari pemerintah.
“Motivasinya rata-rata karena sosial. Mereka takut kalau akta kematian dilaporkan, data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bansos,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, menurut Eddy, bantuan sosial tetap dapat diteruskan kepada ahli waris yang sah. “Dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial sudah jelas, jika penerima meninggal, hak itu bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.
Selain faktor kekhawatiran kehilangan bantuan, sebagian warga juga malas mengurus administrasi kependudukan (adminduk). Namun, Eddy menegaskan, alasan itu tak lagi relevan karena seluruh layanan Dispendukcapil kini bisa diakses daring, termasuk melalui aplikasi KNG Mobile.
“Kami sudah siapkan layanan online. Warga bisa mengurus KTP, KK, akta kelahiran, hingga akta kematian cukup dari rumah, tanpa perlu datang ke kantor,” tegasnya.
Eddy menambahkan, ketertiban administrasi sangat penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan dan intervensi sosial secara tepat sasaran. Data kependudukan yang tidak mutakhir, katanya, dapat menghambat distribusi bantuan dan perencanaan pembangunan.
“Kalau datanya tidak sesuai alamat atau belum diperbarui, pemerintah akan kesulitan menyalurkan bantuan atau melakukan penanganan ketika ada musibah,” ujarnya.
Ia mengimbau warga untuk rutin memperbarui data, mulai dari status perkawinan, pendidikan, kelahiran, kematian, hingga golongan darah, serta segera melapor jika pindah domisili.
“Data kependudukan yang akurat sangat penting bagi pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya.(BS/za)
