Bicarasurabaya.com – Mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur (Jatim) Nurkholis tetap menerima 50 persen gaji meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Pemprov Jatim juga memastikan tetap memberikan pendampingan hukum.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, hak kepegawaian Nurkholis tetap diberikan sebesar separuh gaji.
“Iya tetap masih dapat, tapi hanya 50 persennya,” kata Indah dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (19/11/2026)
Indah menegaskan Pemprov Jatim tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan memberikan bantuan hukum kepada Nurkholis.
Sementara itu, untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim yang ditinggalkan Nurkholis setelah ditahan, Pemprov menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jatim Djumadi sebagai pelaksana tugas (Plt).
Pemprov berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan sebelum Desember 2026.
Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Senin (16/11/2026). Ia diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Kepala Dinas ESDM dengan memerintahkan bawahannya meminta uang kepada pemohon izin di luar ketentuan.
Dalam perkara tersebut, Nurkholis diduga menerima uang Rp 687,5 juta. Rinciannya, Rp 552,5 juta dari Bidang Pertambangan dan Rp 135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Kejati Jatim juga mengungkap adanya 35 pemohon izin yang diduga menyetor uang dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.
Setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis langsung ditahan selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026.
Penyidik juga telah menyita uang tunai Rp 615 juta dan emas batangan seberat 50 gram dari Nurkholis. Penyitaan tersebut berdasarkan dua surat perintah, masing-masing tertanggal 16 April 2026 dan 11 Agustus 2026. (BS/za)











