Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar

- Publisher

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga dari empat tersangka korupsi kas KBS merupakan direksi yang kini ditahan Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (Foto: Istimewa)

i

Tiga dari empat tersangka korupsi kas KBS merupakan direksi yang kini ditahan Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (Foto: Istimewa)

Bicarasurabaya.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Mereka diduga menggunakan kas perusahaan hingga Rp 2,41 miliar untuk mengurus perkara di kejaksaan yang ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Empat tersangka tersebut terdiri dari dua direksi PDTS KBS, seorang anggota Badan Pengawas, dan seorang advokat. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), anggota Badan Pengawas Eliya Erni Suprapto (EES), serta pengacara Moh. Ma’ruf Syah (MM).

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, kasus bermula pada Februari 2025 ketika sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan.

Saat itu, Nurika dan Moch Nahroni meminta Eliya mencarikan pengacara untuk membantu mengurus perkara tersebut. Eliya kemudian memperkenalkan keduanya kepada Moh. Ma’ruf.

“MM mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup. Untuk pendampingan, tersangka meminta lawyer fee Rp 100 juta,” kata Punia saat konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.

Selain biaya jasa hukum, Ma’ruf diduga meminta Rp 500 juta untuk menutup perkara. Dana tersebut dicairkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni melalui Kepala Departemen Keuangan, Sutini.

Uang kemudian diserahkan Eliya kepada Ma’ruf. Namun, dana tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Dana pengurusan perkara membengkak Rp 2,41 miliar

Baca Juga:  KPK Tangkap Wali Kota Madiun dalam OTT, Sita Uang Ratusan Juta

Modus serupa diduga kembali terjadi pada April 2025. Ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024, Ma’ruf kembali meminta Rp 100 juta sebagai jasa hukum dan Rp 995 juta untuk pengurusan perkara.

Permintaan dana tersebut kemudian terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 2,41 miliar. Namun, uang itu juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim.

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga membuat sejumlah dokumen fiktif. Dokumen itu berupa perjanjian kerja sama jasa hukum, laporan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS), serta kuitansi honorarium konsultan hukum.

Dokumen tersebut diduga dibuat agar pengeluaran kas perusahaan senilai Rp 2,41 miliar terlihat sebagai kegiatan yang sah.

Baca Juga:  Kebakaran Rumah di Ampel, Empat Penghuni Terjebak Berhasil Diselamatkan

Pengeluaran kas lain turut diselidiki

Selain dugaan penyimpangan dana pengurusan perkara, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran tersebut meliputi biaya operasional bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Kejati Jatim menahan keempat tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim. (BS/za)

Berita Terkait

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan
UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK
Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir
Green Nord Kritik Sikap Manajemen Persebaya Usai Tribun Utara Ditutup
Mengapa Surabaya Terasa Gerah pada Malam Hari? Ini Penjelasan Dosen ITS
Persebaya Tutup Tribun Utara GBT, Denda Pelanggaran Capai Rp 870 Juta
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 27 November, Hari Ini Berpotensi Hujan Petir

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:18 WIB

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan

Jumat, 20 November 2026 - 09:00 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 November 2026 - 07:31 WIB

Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 12:03 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Berita Terbaru

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: KPK-Ist/BS)

Bicara Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:00 WIB

18 Tahun Dibahas, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR. (Foto: Istimewa/dok)

Bicara Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:03 WIB