Bicarasurabaya.com – Program Kampung Pancasila di Surabaya diminta tidak berhenti pada kegiatan seremonial, perlombaan, atau pemasangan atribut di lingkungan permukiman. Program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kepedulian sosial.
Akademisi sekaligus Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya, M. Isa Ansori, menilai keberhasilan Kampung Pancasila tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar. Lebih penting, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari warga.
“Kampung Pancasila harus menjadi ruang hidup di mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam hubungan sehari-hari. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering diucapkan, melainkan seberapa jauh dirasakan oleh masyarakat,” kata Isa, Kamis (5/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial merupakan kekuatan Surabaya yang harus dirawat. Apalagi, dinamika sosial dan politik berpotensi memicu perpecahan jika tidak diimbangi dengan interaksi dan kepedulian antarwarga.
Isa mengingatkan, kemajuan Surabaya sebagai kota metropolitan tidak cukup hanya ditandai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Rasa aman, saling menghargai, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kota.
Karena itu, ia mendorong agar Kampung Pancasila tidak sekadar menjadi program administratif atau agenda sesaat. Ada lima hal yang menurutnya perlu diwujudkan agar program tersebut benar-benar berdampak.
Pertama, menghadirkan ruang perjumpaan antarwarga melalui kerja bakti, kegiatan seni budaya, dan olahraga. Interaksi langsung diperlukan untuk mengikis prasangka dan memperkuat hubungan sosial.
Kedua, membangun budaya empati. Warga rentan seperti lansia terlantar, anak putus sekolah, dan keluarga miskin tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian.
Ketiga, memperkuat penyelesaian konflik di lingkungan masyarakat. Perselisihan antarwarga harus diselesaikan melalui dialog dan mediasi yang adil, dengan melibatkan ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perempuan.
Keempat, melibatkan generasi muda dalam menjaga persatuan, termasuk di ruang digital. Mereka perlu memiliki kemampuan memilah informasi, menangkal hoaks, serta menolak ujaran kebencian dan provokasi berbasis identitas.
“Persaudaraan hari ini tidak hanya diuji di ruang pertemuan warga, tetapi juga di layar telepon genggam,” ujarnya.
Kelima, Pemkot Surabaya harus hadir sebagai fasilitator dan penggerak. Pelaksanaan Kampung Pancasila perlu melibatkan kelurahan, kecamatan, sekolah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas warga.
Isa menegaskan, keberhasilan program tersebut semestinya diukur dari meningkatnya partisipasi lintas kelompok, kepercayaan sosial, kepedulian terhadap warga rentan, serta kemampuan masyarakat menyelesaikan persoalan secara damai.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan kerukunan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kampung Pancasila, menurutnya, harus menjadi sistem sosial yang bekerja setiap hari, bukan hanya diaktifkan ketika ada perayaan atau potensi konflik.
“Toleransi itu penting, tetapi Surabaya membutuhkan empati. Bukan sekadar membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya, tetapi bersedia menolong tetangga tanpa bertanya apa agama, suku, atau golongannya,” tandasnya. (BS/za)
