Bicarasurabaya.com – Pemkot Surabaya memulangkan sembilan dari 10 calon asisten rumah tangga (ART) yang diduga menjadi korban penyekapan di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Jalan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan. Di sisi lain, Pemkot menemukan 39 perusahaan penyalur ART bermasalah perizinan dan melarang mereka beroperasi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Antiek Sugiarti mengatakan, sembilan korban telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara satu korban lainnya masih berada dalam pendampingan Dinsos karena keberadaan keluarganya di Tuban belum diketahui.
“Sebanyak sembilan orang sudah dipulangkan. Satu orang masih dalam proses karena alamat keluarganya di Tuban sudah tidak ditempati sejak dua tahun lalu,” kata Antiek dalam keterangannya, Sabtu (30/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan keluarga korban, Dinsos Provinsi Jawa Timur, serta dinas sosial di daerah asal.
Satu korban dijemput langsung keluarganya dari Kendal, Jawa Tengah. Tiga korban lainnya dipulangkan melalui koordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur, masing-masing ke Ciwidey, Pidie, dan Tasikmalaya.
Sementara lima korban lainnya diantar langsung oleh Dinsos Surabaya ke daerah asal, yakni Malang, Blitar, Kediri, serta dua orang ke Lumajang.
Antiek memastikan korban yang belum ditemukan keluarganya tetap mendapat pendampingan. Untuk sementara, korban tinggal di bawah naungan Dinsos Surabaya sambil petugas menelusuri keberadaan kerabatnya dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.
“Korban untuk sementara tinggal di bawah naungan Dinsos Surabaya sambil terus dilakukan pelacakan kontak kerabatnya,” jelasnya.
39 Penyalur ART Bermasalah Izin
Selain menangani korban, Pemkot Surabaya juga menertibkan perusahaan penyalur ART. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan, hasil pendataan menemukan 39 perusahaan penyalur yang perizinannya belum lengkap atau sudah kedaluwarsa.
Dari seluruh perusahaan yang terdata, baru 12 P3RT yang dinyatakan memiliki izin lengkap.
“Kami larang perusahaan beroperasi merekrut atau menempatkan ART hingga izinnya selesai dan terpenuhi semua,” tegas Hebi.
Hebi juga memastikan perusahaan penyalur di kawasan Sawahan yang menjadi lokasi dugaan penyekapan berstatus ilegal. Pemkot pun telah menutup operasional perusahaan tersebut secara permanen.
Penertiban itu dilakukan seiring penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 46 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga.
Dalam aturan tersebut, perusahaan penyalur dilarang menahan ijazah maupun dokumen identitas pribadi pekerja. Selain itu, calon ART hanya diperbolehkan berada di tempat penampungan sementara maksimal tiga hari.
Hebi menegaskan, perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut terancam penutupan operasional.
“Kalau melanggar Perwali, operasionalnya terancam langsung ditutup,” ujarnya.
Pemkot juga menggandeng ketua RT/RW dan pemangku wilayah untuk memperkuat pengawasan. Masyarakat diminta melapor apabila menemukan praktik penyaluran ART yang mencurigakan atau mengarah pada pelanggaran.
Kasus dugaan penyekapan ini terungkap setelah dua warga dari luar Surabaya meminta pertolongan kepada anggota Satpol PP yang sedang berpatroli pada Sabtu (24/10/2026).
Patroli tersebut berlangsung di kawasan Kembang Jepun hingga Kedungsari. Awalnya, petugas mengira kedua warga itu kehabisan bekal. Namun, setelah dibawa ke Markas Satpol PP Surabaya dan dimintai keterangan, keduanya mengaku sebagai calon ART yang diduga disekap di tempat penyalur di Jalan Kedung Anyar.
Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dhira Widaksa mengatakan, pengakuan tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas.
“Setelah dilakukan pendalaman, mereka mengaku sebagai calon ART dari luar Kota Surabaya dan menginformasikan bahwa mereka disekap di lokasi penyalur,” kata Mudita, Minggu (25/10/2026).
Temuan itu menjadi pintu masuk bagi Pemkot Surabaya untuk mengevakuasi para calon ART sekaligus menertibkan perusahaan penyalur yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. (BS/za)
