Bicarasurabaya.com– Meski pelaksanaan debat publik perdana calon wali kota dan calon wakil wali kota (cawali-cawawali) Surabaya sudah berlalu, masih ada topik yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Yaitu terkait penataan kawasan kumuh, di mana Calon Wali Kota Eri Cahyadi menyebut bahwa kawasan kumuh di Surabaya telah jauh berkurang. Cawali Machfud Arifin beberapa kali mengkritik masih adanya kawasan yang dia nilai tak tertata di Surabaya dalam debat tersebut.
Ahli permukiman dan perkotaan Prof Dr Ir Johan Silas mengatakan, pernyataan Eri sudah tepat. Data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menyatakan kawasan kumuh di Surabaya sudah 0 persen.
“Di Direktorat Jenderal Cipta Karya itu ada yang namanya program Kotaku, yakni Kota Tanpa Kumuh. Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah 0 persen. Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot tidak ikut cawe-cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3 persen. Karena sangat kecil, maka dianggap 0 persen,” ujar Johan Silas yang merupakan akademisi ITS, Minggu (8/11/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 persen pada 2019.
Sebelumnya perlu diketahui, program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Dibanding kota-kota lain di Indonesia khususnya Jawa, penataan kampung di Surabaya yang paling baik. Di dunia ini tidak ada kota yang tidak ada kampung kumuhnya, meski kotanya sangat maju. Mulai di Paris, New York, Kyoto bahkan hingga di Dubai, itu ada kampung kumuhnya. Saya pernah ke kota-kota tersebut dan melihat kampung kumuhnya,” ungkapnya.
Terkait adanya pihak yang tidak terima dengan pernyataan Eri yang menyebut kawasan kumuh Surabaya sudah 0 persen, Johan Silas memberikan saran agar mengirim surat ke Dirjen Cipta Karya. Sebab instansi tersebut yang telah mengeluarkan data 0 persen kawasan kumuh.
Johan mengakui, memang di Kota Pahlawan ada beberapa daerah yang masih kumuh. Namun kumuhnya kawasan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya tidak mau melakukan penataan, tapi karena terbentur instansi lain.
“Ada yang permukiman kumuh itu di kawasan rel PT KAI, Pelindo III dan pinggir sungai. Pemkot tidak bisa masuk kesana, karena terbentur oleh intansi lain. Pemkot sudah beberapa kali melakukan penataan dan berhasil. Namun ada pula yang sulit seperti kawasan yang masuk milik PT KAI. Itu sulit, karena Daops VIII tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan,” tuturnya.
Salah satu bukti jika penataan kota di Surabaya sangat baik dan diakui dunia, kata Johan Silas, adalah saat ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan, atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III), yang diikuti 193 negara anggota PBB. Dalam kesempatan itu, PBB memuji langsung penataan kota di Surabaya karena dianggap berhasil.
“Kalau saya yang memberikan penilaian atau yang memuji pasti dibantah. Apalagi Eri Cahyadi. Tapi ini yang menilai orang lain, dari PBB. Makanya Konferensi PBB digelar di Surabaya, karena Surabaya bisa dianggap sebagai contoh kota-kota lain di dunia,” katanya.
Kota Surabaya juga menjadi menjadi panggung Peringatan Global Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterresz, Presiden RI Joko Widodo, dan Direktur Eksekutif UN Habitat (Badan Program Pemukiman Manusia PBB), Maimunah Mohd Sharif. UN-Habitat sendiri merupakan sebuah badan PBB yang bergerak di bidang pemukiman dan pembangunan kota yang berkelanjutan. (BS01)
