Bicarasurabaya.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya. Pendataan yang dilakukan hingga Agustus mendatang itu tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha, tetapi juga memotret kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Berbeda dengan pendataan sosial, sensus ini berfokus pada aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar.
Di Surabaya, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitar 1.402 usaha besar, 13 ribu usaha menengah, dan sekitar 490 ribu UMKM yang tersebar di berbagai wilayah kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hasil sensus ini akan menjadi gambaran kondisi ekonomi dan perkembangan usaha yang ada di masyarakat,” kata Arrief, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program ekonomi, mulai dari pengembangan usaha, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan UMKM.
Karena itu, kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha saat petugas melakukan pendataan. BPS mengakui masih menghadapi tantangan di lapangan, salah satunya kejenuhan responden yang merasa terlalu sering diminta memberikan data.
Meski demikian, Arrief optimistis target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif yang dilakukan petugas sensus.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS menerjunkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 800 perusahaan besar telah didata. Sementara dalam dua hari pertama pendataan door to door, sekitar 8.000 unit usaha telah berhasil dijangkau.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut menjadi responden sensus menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terpetakan dengan lebih akurat.
“Updating data memang harus dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Eri.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah membaca pergerakan ekonomi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam penyaluran berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Hasil pendataan tersebut nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.(BS/za)
