Bicarasurabaya.com – Pemerintah memastikan akan mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu menyusul insiden keracunan massal yang dialami sekitar 200 siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya.
Ketua Satgas MBG Jawa Timur sekaligus Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan, kewenangan pemberian sanksi berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi utamanya oleh BGN terhadap SPPG yang mengalami insiden,” kata Emil dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (12/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Emil, sanksi tidak akan dijatuhkan secara terburu-buru. BGN masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab insiden sebelum menentukan langkah lanjutan.
Setelah evaluasi dilakukan, SPPG yang terkena sanksi juga akan berada dalam pengawasan untuk memastikan adanya perbaikan sistem dan standar keamanan pangan.
Namun, Emil belum merinci jumlah SPPG yang tengah dievaluasi. Ia menyebut pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan kasus di Surabaya.
“Kita fokus pada insiden yang terjadi di Surabaya dulu,” ujarnya.
Kasus keracunan ini menimpa sekitar 200 siswa TK, SD, hingga SMP di kawasan Tembok Dukuh setelah menyantap menu MBG dari satu dapur penyedia yang sama. Dugaan sementara mengarah pada menu olahan daging krengsengan, meski penyebab pastinya masih menunggu hasil uji laboratorium.
Di tengah penyelidikan, BGN memutuskan menutup sementara dapur SPPG Tembok Dukuh.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan evaluasi menyeluruh sedang dilakukan sebelum dapur kembali beroperasi.
“Kami evaluasi dahulu dan sementara dapur ditutup sampai proses tindak lanjut selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla menyebut distribusi MBG langsung dihentikan setelah laporan keracunan muncul dari 12 sekolah penerima.
SPPG tersebut sebelumnya melayani 13 sekolah dengan total sekitar 3.020 porsi makanan per hari dan telah beroperasi sejak Februari 2026.
Pihak pengelola juga menyatakan siap menanggung biaya pengobatan seluruh siswa terdampak sambil menunggu hasil laboratorium terkait sampel makanan yang diperiksa.(BS/za)
