Bicarasurabaya.com – Pemprov Jawa Timur meraih Satya JKN Awards 2026 kategori Pemerintah Daerah Provinsi. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Jatim dalam mendorong kepatuhan badan usaha terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama untuk memastikan pekerja mendapat perlindungan kesehatan.
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/10) lalu.
Khofifah menyebut penghargaan tersebut menjadi pengakuan sekaligus dorongan bagi Pemprov Jatim untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk para pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN dan membayar iuran merupakan bagian penting dari pemenuhan hak pekerja.
“Jangan sampai ada pekerja yang kehilangan hak perlindungan kesehatannya karena badan usaha tidak memenuhi kewajiban kepesertaan JKN,” kata Khofifah dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/11/2026).
Ia menegaskan, perlindungan kesehatan pekerja harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dunia usaha agar kewajiban kepesertaan JKN dijalankan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut, lanjut Khofifah, sejalan dengan program Jatim Sehat dalam Nawa Bhakti Satya. Pemprov Jatim menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses layanan kesehatan, mulai dari Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel (KIPA), Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (TANTISTAS), Desa Sehat, hingga penguatan layanan kesehatan rujukan.
Melalui TANTISTAS, Pemprov Jatim mendorong perluasan pembiayaan kesehatan, termasuk dukungan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Biakesmaskin.
Sementara program Desa Sehat diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas Puskesmas.
Pemprov Jatim juga mengembangkan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau warga di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Upaya itu dilakukan melalui rumah sakit terapung dan kunjungan dokter spesialis di wilayah Madura serta kepulauan.
“Pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Selain memperluas akses layanan, Pemprov Jatim mengembangkan Jatim World Class Hospital Collaboration. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi melalui modernisasi fasilitas, penguatan teknologi medis, dan kerja sama dengan rumah sakit kelas dunia.
Khofifah berharap penghargaan Satya JKN Awards 2026 tidak berhenti sebagai seremoni. Ia ingin kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, dan badan usaha semakin kuat sehingga perlindungan kesehatan dapat dirasakan lebih merata.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengatakan keberhasilan Program JKN membutuhkan komitmen dan semangat gotong royong seluruh elemen, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.
Ia mengapresiasi badan usaha yang konsisten memenuhi tanggung jawab memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja. Penghargaan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepesertaan JKN.
Muhaimin juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dalam mendukung program tersebut. Ia berharap daerah yang masih memiliki tunggakan kewajiban segera menyelesaikannya agar tidak menghambat keberlanjutan JKN.
“Satya JKN Award ini juga karena pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi,” pungkasnya. (BS/za)
