Bicarasurabaya.com – Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (11/6/2026). Dalam sidang tersebut, jaksa akan membacakan dakwaan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Maidi.
Selain Maidi, dua terdakwa lain juga akan diadili dalam perkara yang sama, yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Thariq Megah serta Rochim Ruhdiyanto yang disebut sebagai pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi.
Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby dan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda sidang perdana tersebut. Berkas perkara sebelumnya telah dilimpahkan tim jaksa KPK ke pengadilan pada akhir Mei lalu.
“Benar, besok sidangnya (hari ini-red),” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).
Menurut Budi, persidangan menjadi tahap penting untuk menguji seluruh alat bukti dan fakta hukum yang telah dikumpulkan penyidik selama proses penyidikan.
Dugaan Pemerasan Berkedok CSR
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp550 juta yang diduga terkait praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
KPK menduga Maidi meminta uang Rp350 juta kepada Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun dengan dalih dana corporate social responsibility (CSR). Permintaan itu disebut berkaitan dengan pengurusan izin akses jalan dan dana kemudian disalurkan melalui rekening perusahaan milik Rochim Ruhdiyanto.
Selain itu, KPK juga menduga adanya praktik permintaan fee dari sejumlah pelaku usaha yang mengurus perizinan, mulai dari pengembang perumahan, hotel hingga minimarket.
Salah satu temuan penyidik adalah dugaan penerimaan uang sebesar Rp600 juta dari pengembang PT Hemas Buana pada Juni 2025.
Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan
Tak hanya dugaan pemerasan, Maidi juga didakwa menerima gratifikasi bersama Thariq Megah.
KPK menduga keduanya menerima fee terkait proyek pemeliharaan jalan Paket II senilai Rp5,1 miliar. Dalam proyek tersebut, penyedia jasa disebut menyepakati pemberian fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp200 juta.
Secara keseluruhan, penyidik mencatat dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Maidi sepanjang 2019 hingga 2022 mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan. Sementara untuk dugaan gratifikasi, Maidi dan Thariq dijerat Pasal 12B Undang-Undang Tipikor.
Sidang perdana akan menjadi awal pembuktian perkara yang menyita perhatian publik Madiun tersebut. Dalam persidangan nanti, jaksa KPK akan memaparkan secara rinci konstruksi perkara dan peran masing-masing terdakwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara lebih lanjut.(BS/za)
