Bicarasurabaya.com – Meningkatnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal 2026. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah percepatan vaksinasi massal untuk melindungi populasi ternak sekaligus menjaga stabilitas ekonomi peternak rakyat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, vaksinasi diprioritaskan karena Jawa Timur menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Perlindungan populasi ternak dinilai krusial untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.
“Jawa Timur lumbung ternak nasional. Vaksinasi serentak kami dorong untuk membentuk kekebalan kelompok dan melindungi populasi ternak. Tahap pertama kami salurkan 453 ribu dosis,” kata Khofifah dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung untuk melakukan penyuntikan vaksin di kandang-kandang peternak.
Sebagai tahap awal, sebanyak 453 ribu dosis vaksin PMK mulai didistribusikan ke 38 kabupaten/kota. Program vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung bertahap hingga September 2026.
Vaksin tahap pertama disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi kepada dinas terkait di daerah untuk segera digunakan di lapangan. Distribusi skala besar ini menjadi bagian dari strategi percepatan pengendalian PMK di Jawa Timur.
Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat telah mengalokasikan 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus bagi Jawa Timur.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar hewan guna mencegah peredaran ternak sakit.
Pemprov Jatim juga menyiapkan opsi penutupan sementara pasar hewan di wilayah dengan tingkat kasus tinggi atau masuk zona merah.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satgas PMK kembali diaktifkan dengan melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Unsur kelurahan hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas ikut dilibatkan dalam pemantauan dan pendampingan peternak.
Khofifah mengimbau pemerintah daerah serta peternak meningkatkan kewaspadaan dan bersikap kooperatif saat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan.
“Kami minta vaksinasi dipercepat, manajemen pakan diperbaiki, dan kesehatan ternak dijaga agar penyebaran PMK bisa ditekan,” pungkasnya.(BS/za)
