Bicarasurabaya.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya memaparkan tujuh Indikator Kinerja Operasional (IKO) dalam kontrak kinerjanya. Ketujuh indikator tersebut, bertujuan untuk menunjang visi misi Kota Surabaya, yakni gotong-royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat menjelaskan, bahwa ketujuh indikator tersebut, yang pertama adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Dandan Omah. Dalam program ini, pihaknya menargetkan perbaikan 800 Rutilahu setiap tahunnya.
“Perbaikan Rutilahu manfaatnya sangat besar. Karena satu rumah kumuh saja itu bisa menjadi sumber penyakit. Bahkan manfaat yang didapat tidak hanya ekonomi bagi warga penerima, tapi di situ juga melibatkan tukang dan kuli dari warga sekitar,” kata Irvan Wahyudrajat saat ditemui di kantornya, Jumat (1/7/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan pada indikator yang kedua adalah pemeliharaan atau rehabilitasi gedung bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Perbaikan itu dapat berupa rehabilitasi kantor dinas, kecamatan maupun kelurahan. Dalam indikator kedua ini, pihaknya menargetkan 185 lokasi di tahun 2022 “Gedung atau bangunan pemerintahan yang baik itu tidak ada kebocoran atap dan fasilitas atau sanitasi juga berfungsi dengan baik,” katanya.
Kemudian, pada indikator ketiga adalah bangunan yang ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya ditarget 5497. Irvan menyebut, bangunan yang sudah ber-IMB hingga tahun 2021 sebanyak 290.077 bangunan. Angka tersebut dari jumlah total 537.484 bangunan yang ada di Kota Pahlawan. “Sementara pada indikator keempat adalah target ketepatan waktu penerbitan IMB 100 persen. Target tersebut sebagaimana batas waktu pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas dia.
Selain ketepatan waktu penerbitan IMB 100 persen, penghuni baru pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang sesuai dengan ketentuan, juga tercantum dalam poin kelima indikator kontrak kinerja DPRKPP Surabaya tahun 2022. Irvan menyebutkan, pada tahun ini pihaknya menargetkan 187 KK dapat menghuni Rusunawa baru di tiga lokasi, yakni Gunung Anyar 2, Dukuh Menanggal 2 dan Tambak Wedi Baru.
“Kami menargetkan semua sudah terisi dan tepat sasaran, terutama (Rusunawa) yang baru-baru,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ini.
Selanjutnya, pada indikator keenam adalah target penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang atau warga kepada Pemkot Surabaya. Di tahun 2022, Irvan mengatakan, DPRKPP Surabaya menargetkan 25 dokumen PSU diserahkan kepada pemkot.
“Penyerahan PSU baik dari pengembang atau warga, kita targetkan 25 dokumen tahun ini. Kami berharap bisa lebih dari itu. Karena itu akan menambah luasan maupun nilai aset fasum (fasilitas umum) fasos (fasilitas sosial) yang diserahkan ke pemkot,” ujar dia.
Sementara pada indikator terakhir atau ketujuh DPRKPP Surabaya adalah mengenai pembangunan kawasan wisata. Irvan menjelaskan, bahwa ada 6 lokasi yang ditargetkan pada tahun 2022 dilakukan pembangunan kawasan wisata. Yakni, kawasan Ampel, kawasan Kota Lama, Kenjeran, Sontoh Laut, Sungai Kalimas dan Jalan Tunjungan.
Dalam proses pembangunan kawasan wisata itu, Irvan menyatakan bahwa DPRKPP Surabaya juga berkolaborasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait. Seperti di antaranya adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
“Kita berkolaborasi dengan dinas-dinas atau OPD lain, seperti Disporapar. Ini sudah berproses, di Tunjungan, Kalimas, dan kami akan terus improve untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian atau atensi Bapak Wali Kota Eri Cahyadi,” terang Irvan.
Untuk mencapai ketujuh target indikator kontrak kinerja di tahun 2022, Irvan memastikan, bahwa DPRKPP Surabaya telah menyiapkan sejumlah strategi. Strategi itu salah satunya adalah berkolaborasi dengan stakeholder maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya dalam upaya mencapai target indikator perbaikan Rutilahu.
“Karena berdasarkan permintaan itu sangat besar. Tidak mungkin bisa tercapai kalau hanya mengandalkan APBD. Jadi kami melakukan dengan gotong royong, baik dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR, Baznas maupun dengan pengembang,” jelasnya.
Irvan menambahkan, bahwa kolaborasi yang dilakukan DPRKPP bersama stakeholder, pengembang dan Baznas, bertujuan untuk mempercepat program perbaikan Rutilahu di Surabaya.
“Mereka berkontribusi untuk mempercepat Rutilahu supaya berkurang. Karena perhatian Pak Wali Kota itu bayi stunting, gizi buruk dan Rutilahu bisa terselesaikan dengan waktu 2 tahun ini,” pungkas dia. (BS01)
