Bicarasurabaya.com – Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya menerapkan kebijakan Surat Izin Perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi setiap orang yang bekerja atau beraktivitas di Kota Pahlawan dan tinggal di luar daerah maupun sebaiknya.
Khusus untuk penerbitan SIKM bagi yang akan bekerja atau berkegiatan ke luar Kota Surabaya, dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3253/436.7.22/2021 tentang Penerbitan SIKM.
Kebijakan ini menindaklanjuti SE Wali Kota Surabaya Nomor 443/6912/436.8.4/2021 tanggal 22 Juni 2021, Hal: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) di Kota Surabaya, sebagaimana berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/357/KPTS/013/2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setidaknya ada empat poin yang termaktub dalam SE tentang Penerbitan SIKM yang ditandatangani Koordinator Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Eddy Christijanto tersebut.
“Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang tinggal atau berdomisili pada wilayah kerja saudara yang bekerja/melakukan perjalanan ke luar Kota Surabaya,” demikian isi dalam surat edaran yang diterbitkan pada Sabtu (26/6/2021).
Dalam poin pertama, SE ini menuliskan bahwa setiap warga diimbau agar melampirkan hasil negatif tes rapid antigen Swab Antigen bagi pelaku perjalanan yang masa berlakunya 2×24 jam atau hasil negatif swab RT-PCR dengan masa berlaku 4X24 jam.
“Melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitas dan pihak terkait,” terang poin kedua dalam Surat Edaran ini.
Kemudian, dalam poin ketiga, SE ini menjelaskan bahwa SIKM ini akan berlaku hingga tujuh hari setelah diterbitkan. “Surat lzin perjalanan/Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) berlaku hingga 7 (tujuh) hari setelan diterbitkan,” isi penjelasan poin ketiga.
Sementara dalam poin keempat, SE ini menuliskan bahwa bagi pekerja informal atau wiraswasta, wajib memiliki Surat Keterangan dari RT/RW atau domisili setempat.
“Untuk pekerja sektor infomal/wiraswasta atau non pekerja wajib dilengkapi Surat keterangan dari RT/RW,” demikian bunyi isi poin keempat.
SE yang ditujukan kepada Camat ini juga dilengkapi dengan konsep contoh SIKM yang nantinya diterbitkan oleh masing-masing Kecamatan di Surabaya. Selain itu, dalam SE tersebut juga meminta Camat dan Lurah agar menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat di masing-masing wilayah kerjanya.
“Agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik maka diminta kepada saudara (Camat) bersama Lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” tutup Surat Edaran tersebut. (BS02)
