Bicarasurabaya.com – Rumah subsidi berukuran 18 meter persegi (m²) dinilai masih bisa menjadi hunian layak jika dirancang dengan konsep yang tepat. Salah satu solusinya adalah menerapkan desain hunian vertikal agar keterbatasan luas bangunan dapat diimbangi dengan pemanfaatan ruang bersama.
Dosen Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra, Bramasta Putra Redyantanu, mengatakan ukuran 18 m² sebenarnya berpeluang dioptimalkan. Namun, penerapannya lebih ideal untuk hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) atau apartemen dibandingkan rumah tapak.
Dosen yang akrab disapa Redy itu menilai rumah tapak berukuran 18 m² akan menghadapi keterbatasan ruang. Sebab, penghuni tetap membutuhkan sejumlah fasilitas sekunder, seperti ruang tamu dan ruang gerak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, sehingga ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama,” jelas Redy dalam keterangan yang diterima bicarasurabaya.com, Kamis (5/11/2026).
Dengan konsep tersebut, ruang di dalam unit hunian dapat lebih difokuskan untuk menunjang aktivitas sehari-hari penghuni.
Selain desain bangunan, Redy menilai kualitas hunian juga harus diperhatikan. Penyediaan rumah terjangkau tidak boleh mengabaikan aspek kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
Hal ini sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang menjadi salah satu program pemerintah.
Redy menyarankan penggunaan material bangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan plastik daur ulang sebagai bahan panel langit-langit, ubin, hingga dinding.
“Material seperti itu punya daya tahan yang lama dan bisa digunakan kembali,” imbuhnya.
Selain material daur ulang, pemerintah juga dapat mempertimbangkan teknik konstruksi kering. Metode ini dinilai memiliki peluang penggunaan kembali material lebih besar dibandingkan konstruksi basah yang menggunakan material seperti bata.
Salah satu material yang dapat dimanfaatkan adalah baja. Dengan sistem konstruksi yang tepat, komponen bangunan bisa dibongkar pasang untuk digunakan kembali atau direkonstruksi pada masa mendatang.
“Tidak hanya hemat secara biaya, tapi juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan material bangunan baru,” lanjut Redy.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan rencana peningkatan program bedah rumah, pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal, serta penyaluran rumah subsidi pada tahun ini.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan Gerakan Indonesia ASRI.
Menurut Redy, penyediaan hunian terjangkau perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar harga dan luas bangunan. Desain ruang, pemilihan material, serta teknik konstruksi juga menentukan kualitas hidup penghuni.
Dengan pendekatan tersebut, rumah terjangkau diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tetap layak, nyaman, dan ramah lingkungan. (BS/za)
