Bicarasurabaya.com – Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya menyepakati Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah bertambah Rp151,63 miliar menjadi Rp12,88 triliun.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan tambahan dan penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dua sektor yang menjadi perhatian antara lain pendidikan dan penanganan banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat,” kata Eri usai rapat paripurna.
Eri mencontohkan penyesuaian anggaran pendidikan melalui program beasiswa. Pemkot sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk 24 ribu penerima beasiswa. Namun, berdasarkan evaluasi, penerima yang terealisasi sekitar 13 ribu orang.
Sisa anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
“Ketika beasiswa kita anggarkan untuk 24.000 penerima, ternyata ada sekitar 13.000. Maka anggaran lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” ujarnya.
Menurut Eri, penyesuaian anggaran diperlukan agar dana yang tersedia tidak mengendap dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemkot dan DPRD fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila,” katanya.
Selain belanja, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 juga meningkat Rp114,089 miliar. Pendapatan naik dari Rp10,898 triliun menjadi Rp11,013 triliun.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD naik sekitar Rp1,809 miliar dari Rp8,198 triliun menjadi Rp8,199 triliun. Sementara pendapatan transfer tidak berubah, yakni Rp2,64 triliun.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp112 miliar, dari Rp60,399 miliar menjadi Rp173,398 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar menjadi Rp1,883 triliun. Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan turun Rp10,60 miliar menjadi Rp13,39 miliar.
Dengan perubahan tersebut, pembiayaan neto ditetapkan sekitar Rp1,8 triliun, sedangkan Silpa setelah perubahan ditetapkan Rp0.
Eri mengapresiasi DPRD Surabaya yang turut memberikan masukan selama pembahasan P-APBD 2026.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan,” tuturnya.
Ia berharap perubahan APBD tersebut tidak hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar berdampak pada kebutuhan warga.
“Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya,” pungkas Eri. (BS/za)
