Bicarasurabaya.com – Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak membongkar praktik penipuan dan penggelapan berkedok pesanan awal atau purchase order (PO) sembako murah yang menyasar ibu rumah tangga (IRT) di Kota Surabaya.
Terduga pelaku berinisial EA kini telah diringkus polisi setelah membawa lari uang para korban yang total kerugiannya ditaksir mencapai Rp400 juta.
Aksi penipuan ini berlangsung dalam kurun waktu satu bulan, terhitung sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban, petugas akhirnya menangkap tersangka pada 31 Maret 2026.
Terhitung sejak 1 April 2026, tersangka resmi menjalani masa penahanan yang dititipkan di Rutan Polda Jawa Timur.
KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ipda Meldy, menyebut tersangka EA menjalankan aksinya dengan memanfaatkan fitur status WhatsApp.
Ia mengunggah tawaran bertajuk “Buka PO Sembako” dengan harga di bawah standar pasar untuk memikat calon pembeli.
“Korban yang tertarik kemudian menghubungi pelaku melalui pesan singkat (japri) dan mengirimkan sejumlah uang melalui transfer bank. Namun, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan,” ujar Ipda Meldy dalam keterangan persnya dikutip pada Minggu (12/4/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang yang diterima dari para korban tidak digunakan untuk membelanjakan sembako pesanan.
Sebaliknya, Ipda Meldy menyebut, tersangka menggunakan dana tersebut untuk menutupi pesanan pelanggan lain serta membiayai keperluan pribadinya. Modus ini dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang dalam skema transaksi fiktif.
Kasus ini mencuat setelah seorang wanita berinisial TDL melaporkan kerugian sebesar Rp146,605 juta. Namun, dalam pengembangan penyidikan, terungkap bahwa ada empat korban lainnya, yakni RAS, DN, MM, dan BR.
“Jika diakumulasikan, total uang yang berhasil dikeruk tersangka dari kelima korban tersebut mencapai angka Rp400 juta lebih, ” jelas dis
Atas perbuatannya, EA dijerat dengan pasal berlapis mengenai penipuan dan/atau penggelapan. Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. (Hms/Yan)
