Bicarasurabaya.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan membuka dan memverifikasi ulang data warga miskin, prasejahtera, dan sejahtera di tingkat RW. Langkah ini berpotensi mengubah status penerima bantuan iuran BPJS di Kota Pahlawan.
Validasi dilakukan melalui program Kampung Pancasila dalam waktu dekat. Data warga akan diumumkan ke masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan atau salah sasaran.
“Kita akan sampaikan di RW, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon bayar sendiri,” kata Eri yang dikutip, Senin (16/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eri menegaskan Surabaya tetap menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Peserta BPJS PBI yang nonaktif akan diaktifkan kembali oleh Pemkot.
Namun, warga yang masuk kategori mampu—desil 8 hingga 10—diminta membayar iuran BPJS secara mandiri agar anggaran daerah tidak terbebani.
“Saya minta yang mampu gotong royong bayar mandiri supaya pemkot bisa fokus ke warga miskin,” ujarnya.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.
Selain validasi data warga, Pemkot Surabaya mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja.
Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendorong masyarakat mampu membayar iuran secara mandiri agar anggaran pemerintah difokuskan pada kelompok rentan.
Dengan verifikasi terbuka di tingkat RW, Pemkot berharap tidak ada lagi polemik data bantuan sosial. Transparansi ini sekaligus menjadi ujian akurasi data kesejahteraan di Surabaya. (BS/za)
