Bicarasurabaya.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKB) Pemilihan Gubernur Jatim tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun. Namun begitu, besaran usulan anggaran tersebut masih belum final dan dipastikan turun.
“Terkait rencana anggaran kebutuhan untuk RKB Pilgub sementara KPU kemarin menyampaikan ke Pemprov Jatim kurang lebih Rp 1,9 triliun,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam kepada awak media di sela kegiatan sosialisasi terkait gratifikasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Surabaya, Senin (6/12/2021).
Menurut dia, mungkin banyak pihak yang menanyakan kenapa skenario anggaran tersebut menjadi lebih tinggi atau sekitar dua kali lipat dari pelaksanaan Pilgub sebelumnya. Alasannya, karena memang ada tambahan terkait anggaran untuk pencegahan Covid-19. Selain itu, total anggaran Rp 1,9 triliun itu memang belum diharmonisasi dengan kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Artinya belum kita harmonisasi adalah kita masih belum melakukan rapat secara langsung bersama kabupaten/kota terkait sharing anggaran. Karena Pilgub ini dilaksanakan serentak dengan Pilbup (Pemilihan Bupati) dan Pilwali (Pemilihan Wali Kota), sehingga kemudian ada item-item anggaran yang akan kita dibiayai masing-masing,” jelas dia.
Apabila berkaca dari Pilgub Jatim Tahun 2018 lalu, Choirul Anam memprediksi, mungkin saja anggaran di tahun 2024 tidak sebesar itu. Sebab, anggaran Rp 1,9 tersebut diasumsikan jika seluruh kebutuhan Pilgub 2024 dibiayai oleh Pemprov Jatim.
“Kenyataannya nanti proses Pilgub ini bareng dengan pilkada kabupaten/kota. Sehingga kemudian akan dipastikan anggaran ini akan berkurang cukup banyak,” papar dia.
Ia mencontohkan, misalnya di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Skenario di RKB, honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibiayai anggaran dari Pemprov Jatim. Nah, dalam prakteknya nanti, akan ada perjanjian atau Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim terkait sharing anggaran untuk honor petugas KPPS tersebut.
“Jadi ini anggaran masih pengajuan. Jadi nanti kurang lebih tahun 2023 akan ada SK Gubernur terkait sharing anggaran dan kita pastikan anggaran turun drastis. Dari simulasi kita kemarin, dari Rp 1,9 triliun itu kemungkinan bisa menjadi Rp 1,3 – 1,4 triliun dengan sharing anggaran dengan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia juga mengaku, sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan tim anggaran Pemprov Jatim terkait usulan besaran RKB tersebut. Rencananya, pihaknya juga bakal mengajukan hearing bersama Komisi A DPRD Jatim untuk membahas besaran anggaran tersebut.
“Kita juga sedang menjalin komunikasi dengan Komisi A untuk rencana hearing biar sama-sama memahami bagaimana kondisi pelaksanaan Pilgub di masa pandemi. Apalagi kalau kemudian 2024 dinyatakan sudah tidak masa pandemi tentu anggaran bisa semakin lebih hemat lagi,” terangnya.
Di waktu yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono menyatakan, bahwa usulan besaran RKB yang diajukan KPU Jatim tentu saja sebelumnya harus dibahas bersama dengan DPRD Jatim.
“Karena yang memutuskan itu kan DPRD, tapi pemerintah (Pemprov Jatim) sudah mulai mencadangkan. Dan tentunya Rp 1,9 triliun ini untuk apa? Makanya harus bertemu dengan DPRD,” kata Heru Tjahjono.
Ia menambahkan, sementara ini, pihaknya masih mencadangkan anggaran sekitar Rp300 juta. Namun, cadangan anggaran ini belum diplotkan untuk keperluan Pilgub Jatim karena masih menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
“Maka dari itu, penyelenggara pemilu agar hearing (dengan DPRD), kebutuhannya apa agar menyampaikan (besaran anggaran) Rp1,9 triliun itu untuk apa saja,” pungkasnya. (BS02)
