BicaraSurabaya.com – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti hasil dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Khususnya, di wilayah Jatim yang dinilai hanya berhasil dalam mengurangi mobilitas penduduk.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi di Gedung DPRD Jatim, Jum’at (16/7/2021), saat menanggapi hasil dari penerapan PPKM Darurat yang berjalan hampir dua pekan di Jatim.
“Kalau ditanya apakah PPKM Darurat ini berhasil? berhasil. Berhasil dalam rangka untuk mengurangi mobilitas. Tetapi apakah PPKM Darurat ini berhasil mengurangi penyebaran Covid-19?,” kata Kusnadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, berhasil dalam rangka mengurangi mobilitas penduduk dan penyebaran kasus Covid-19 adalah dua hal berbeda. Kusnadi menyebut, jika dilihat sekarang, PPKM Darurat yang hampir berjalan dua pekan ini tidak simetris dengan penurunan kasus Covid-19 di Jatim.
“Artinya bahwa keberhasilan PPKM Darurat ini selama hampir 2 minggu tidak ekuivalen, tidak simetris dengan penurunan angka penyebaran Covid-19,” sebutnya.
Karenanya, Politisi PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan korelasi antara penerapan PPKM Darurat dengan penurunan angka penyebaran kasus Covid-19 di Jatim. Baginya, tidak ada korelasi yang signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19 di Jatim
“Mengapa itu terjadi? Kan ini perlu dikaji sebenarnya. Mengapa tidak ada korelasi yang signifikan keberhasilan PPKM Darurat dengan penurunan angka Covid-19. Ini yang perlu dikaji,” tegasnya.
Sebagai legislator, Kusnadi berpendapat bahwa kenapa masa PPKM Darurat tidak diimbangi dengan vaksinasi yang lebih masif. Oleh sebab itu, dia menyarankan tak hanya kepada pemerintah tapi juga seluruh stakeholder maupun instansi vertikal agar turun melakukan vaksinasi.
“Dengan upaya untuk mencapai target bahwa kemudian akan terjadi herd immunity dengan target 70 persen seluruh penduduk Indonesia bisa tervaksin,” tandasnya. (BS02)
