Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Selasa (13/4/2021).
Penandatangan MoU ini merupakan pembaruan kerjasama sebelumnya dalam upaya penyelamatan aset-aset negara.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya penandatanganan MoU ini, pihaknya berharap ke depan penyelamatan aset bisa semakin masif dilakukan. Meski demikian, dia mengaku selama ini pemkot telah banyak dibantu jaksa pengacara negara dalam upaya menyelamatkan dan mengembalikan aset-aset yang dimiliki Pemkot Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah selama ini dengan (bantuan) kejaksaan. Baik Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejaksaan Tinggi Jatim, sudah banyak aset pemerintah kota yang kembali ke Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Eri usai penandatanganan MoU di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (13/4/2021).
Beberapa aset yang telah berhasil diselamatkan tersebut, kata dia, banyak di antaranya yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti, fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga lapangan olahraga. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan yang selama ini telah membantu pemkot menyelamatkan aset-aset tersebut.
“Selama ini dengan pendampingan jaksa pengacara negara, aset-aset pemkot yang selama ini masih ada perselisihan, aset pemkot yang lepas, itu bisa kembali lagi ke Pemerintah Kota Surabaya,” kata dia.
Bahkan, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini mengaku, ada beberapa aset milik Pemkot Surabaya yang kini sedang diupayakan untuk kembali. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan jajaran Kejari Tanjung Perak Surabaya.
“Insya allah ada beberapa, sudah saya sampaikan kepada Kajari Tanjung Perak. Fainsya allah nanti akan ditindaklanjuti oleh beliaunya,” ungkap dia.
Cak Eri menegaskan, bahwa ke depan pihaknya bakal terus intens berupaya menyelamatkan aset-aset yang dimiliki pemkot. Baik itu yang masih dalam sengketa, maupun yang sudah dikuasai pihak lain.
Bahkan, ketika aset itu sudah dikuasai pihak lain dan masih dapat dilakukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung (MA), pihaknya akan melakukan itu.
“Karena bagaimanapun kan tugas saya sebagai wali kota harus menarik kembali dan melanjutkan perjuangan bagaimana mengembalikan aset Pemkot Surabaya. Baik itu yang masih bersengketa, maupun yang sudah lepas,” tegas dia.
Sementara itu, Kajari Tanjung Perak Surabaya, I Ketut Kasna Dedi mengaku bersyukur dengan dengan adanya perpanjangan pembaruan kerjasama antara pemkot dan Kejari Tanjung Perak.
Dia menyebut, selain kejaksaaan melaksanakan di bidang penuntutan juga mempunyai kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).
“Setelah ini kita akan lebih intens lagi (menyelamatkan) terkait aset-aset yang dimiliki Pemkot Surabaya,” kata I Ketut Kasna Deni.
Apalagi, berdasarkan catatan Kejari Tanjung Perak, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini menyatakan, bahwa kegiatan di bidang Datun yang paling banyak dilakukan di lingkup Pemkot Surabaya.
“Baik itu terkait penyelamatan aset maupun pengembalian keuangan negara,” pungkas I Ketut Kasna Deni. (BS02)
