Bicara Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Pemprov Jatim nampaknya tak mau kecolongan. Mereka pun melakukan antisipasi sejak dini potensi gempa bumi megatrust dan tsunami di Jawa Timur.
Bahkan, Khofifah telah menyampaikan kepada para kepala daerah yang ada di wilayah selatan pulau Jawa seperti Banyuwangi, Jember, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini itu.
“Beberapa waktu lalu Gubernur telah mengadakan vidio conferens bersama pihak terkait kebencanaan seperti UGM, ITS maupun BNPB,“ kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim, Benny Sampirwanto, Senin (5/10/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Benny menjelaskan, sebenarnya ada bias informasi yang terjadi di masyarakat. Pertama, informasi di beberapa media menyebutkan kata prediksi, ini tentu berbeda dengan kata potensi. Kalau diprediksi itu bisa memberikan arti peristiwa yang sudah dekat. Kemudian informasi yang kedua, tentang gempa megatrust, bahwa ini ditulis di jurnal.
“Jurnal itu kan tulisan yang segmentrit para ahli di situ. Artinya ketika di bawah ke masyarakat harus lebih jelas, karena perbedaan ilmu yang dimiliki masyarakat yang awam,” tambahnya.
Menurutnya, bahwa gempa megatrust terjadi jika ada tumbukan antar lempeng indo-Australia dengan lempeng Eurasia, dan itu terjadi jika secara bersamaan terangkatnya dua sisi yang barat dan timur.
“Artinya dari skenario itu adalah skenario yang terjelek, tetapi kita semua dituntut untuk siap,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya tsunami. Salah satunya seperti diketahui bahwa Indonesia termasuk Jatim ada di wilayah ring of fire (daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik) dan di wilayah lempeng tektonik, artinya masyarakat diberi pemahaman terkait kondisi wilayahnya, dan sewaktu-waktu harus siap jika terjadi gempa dan stunami.
Ke depan ada instruksi khusus dari gubernur tentang penanganan kebencanaan, bukan oleh pemprov saja tapi juga ditangani oleh dinas terkait seperti BPBD Prov Jatim maupun kab/kota. Artinya selain sudah menyiapkan sarana /prasarana, masyarakatnya sudah siap dengan bencana dan sebagainya.
“Bahkan dari BNPB tahun lalu telah menyelenggarakan kegiatan ekspedisi desa tangguh bencana, di sana dilakukan simulasi jika terjadi bencana, pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat kita siap jika terjadi suatu adanya bencana,” kata Benny.
Ahli pusat bencana UGM, Djati Mardianto, mengatakan, bencana tersebut merupakan potensi, bisa terjadi bisa juga tidak dan juga bisa terjadi dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama. “Makanya dalam hal ini harus mengunakan metode skenario terburuk,” terangnya.
Kapusdatin BNPB, Raditiya Jati, menekankan kepada pemerintah agar juga memikirkan berbagai risiko, yakni risiko dari bencana dan risiko kerusakan. “Yang paling penting juga mitigasi sruktural dan non struktural,” imbuhnya. (Hum/BS01)
