Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Rp 44 Triliun, Pengawasan SPPG Diperketat

- Publisher

Kamis, 19 November 2026 - 07:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kemenko Pangan/ist

i

Foto: Kemenko Pangan/ist

Bicarasurabaya.com – Pemerintah melakukan pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari efisiensi anggaran Rp 44 triliun hingga pengetatan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, memastikan penerima manfaat tepat sasaran, dan mencegah kasus keracunan makanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembenahan tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Efisiensi Rp 44 triliun mencakup anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, hingga penghapusan virtual account ganda. Dana hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

“SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya,” tegas Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (19/11/2026).

Untuk memperkuat transparansi, setiap SPPG diwajibkan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan penggunaan dana operasional MBG.

Di sisi operasional, BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.

Baca Juga:  Khofifah Pastikan Dua Jembatan Putus di Lumajang Ditargetkan Selesai Akhir 2025

Pemerintah menargetkan peresmian SPPG yang siap beroperasi pada pekan kedua Desember.

BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kementerian Agama untuk memvalidasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Selain efisiensi dan validasi data, pemerintah juga memperketat pengawasan keamanan pangan. BGN akan meningkatkan inspeksi serta penilaian kelayakan SPPG melalui satuan tugas MBG di daerah.

Baca Juga:  Selamat Jalan Prof Johan Silas, Sang Arsitek Kota yang Humanis

Pengawasan juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera CCTV di seluruh SPPG.

BGN turut mengembangkan sistem penyajian makanan prasmanan di sekolah. Evaluasi penerapannya akan menjadi dasar penyempurnaan panduan operasional, pemenuhan fasilitas sekolah, serta integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.

Pemerintah berharap pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG sekaligus menekan risiko keamanan pangan bagi penerima manfaat. (BS/za)

Berita Terkait

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan
UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK
Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur
Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir
Green Nord Kritik Sikap Manajemen Persebaya Usai Tribun Utara Ditutup
Mengapa Surabaya Terasa Gerah pada Malam Hari? Ini Penjelasan Dosen ITS
Persebaya Tutup Tribun Utara GBT, Denda Pelanggaran Capai Rp 870 Juta

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:18 WIB

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan

Jumat, 20 November 2026 - 09:00 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 November 2026 - 07:31 WIB

Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 12:03 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Berita Terbaru

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: KPK-Ist/BS)

Bicara Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:00 WIB

18 Tahun Dibahas, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR. (Foto: Istimewa/dok)

Bicara Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:03 WIB