Bicarasurabaya.com – Pemkot Surabaya memprioritaskan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam RAPBD 2027. Dari rancangan anggaran tersebut, sektor pendidikan mendapat porsi 22 persen.
Angka itu naik dibandingkan alokasi pendidikan dalam APBD 2026 yang tercatat 20 persen. Sementara anggaran kesehatan dalam RAPBD 2027 dialokasikan hampir 20 persen.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan berbagai program tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD untuk menentukan skala prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas,” kata Eri seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Menurut Eri, tidak semua usulan bisa langsung dimasukkan ke dalam anggaran. Karena itu, pembahasan di tingkat komisi diperlukan untuk menentukan program yang paling prioritas.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus
Eri mengatakan besarnya porsi pendidikan dan kesehatan tidak berdiri sendiri. Kedua sektor tersebut berkaitan dengan upaya Pemkot Surabaya menangani stunting, gizi buruk hingga kemiskinan.
“Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta perbaikan jalan.
Eri menekankan penentuan penerima bantuan maupun program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan objektif.
“Penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Pemkot Surabaya juga terus membenahi data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan.
Eri mengatakan proses pemutakhiran data melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan. Warga dilibatkan untuk melihat kondisi sosial ekonomi penerima manfaat agar bantuan tidak salah sasaran.
“Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya,” katanya.
Ia mencontohkan adanya warga yang secara kondisi ekonomi dinilai tidak layak masuk kelompok desil rendah, sementara warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan justru tercatat dalam desil lebih tinggi.
Eri berharap pelibatan masyarakat dan pencatatan hasilnya dalam berita acara dapat membuat data penerima bantuan lebih tepat sasaran.
“Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menyampaikan RAPBD 2027 kepada DPRD Surabaya pada Senin (28/9/2026). Total RAPBD yang diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan DPRD bersama Pemkot Surabaya untuk menentukan prioritas program dan alokasi anggaran sebelum RAPBD 2027 ditetapkan menjadi APBD. (BS/za)
