Bicarasurabaya.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait memuji kecepatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya, terutama dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam kunjungannya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (17/10/2025), ia menyebut layanan tersebut sebagai salah satu yang tercepat di Indonesia.
Menurut Maruarar, proses pengurusan PBG di MPP Siola hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. “Kami menghitung waktunya, sekitar 15 menit lebih 20 detik sudah selesai. Ini luar biasa cepat. Selamat kepada Wali Kota Surabaya dan jajarannya yang mampu menghadirkan pelayanan publik berkualitas, cepat, tanpa pungli, bahkan gratis,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut mendampingi dalam kunjungan tersebut. Keduanya menunjukkan berbagai fasilitas MPP yang kini menjadi percontohan nasional dalam efisiensi pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai keberadaan MPP sangat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu tempat.
“Kalau dulu warga harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain, kini semua bisa diurus di sini — mulai dari paspor, dokumen kependudukan, hingga PBG,” ujarnya.
Tito menyebut, hingga kini sudah ada 289 MPP di seluruh Indonesia, sementara di Jawa Timur sebanyak 35 dari 38 kabupaten/kota telah memiliki MPP. “Masih ada tiga daerah yang belum, dan kami dorong agar segera menyusul,” kata Tito.
Selain memuji kinerja Surabaya, Tito menekankan pentingnya integrasi digital antarinstansi agar pelayanan publik lebih efisien. Ia mencontohkan perlunya koneksi antara sistem daerah dengan platform nasional seperti SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dari Kementerian PUPR dan OSS (Online Single Submission) dari Kementerian Investasi.
“Ini penting supaya pelayanan tidak parsial. Pak Maruarar akan koordinasi di tingkat pusat agar semua sistem bisa terhubung dan mempermudah daerah,” tegas Tito.
Kementerian PKP dan Kemendagri berharap model pelayanan cepat di MPP Siola dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi berbasis digital di Indonesia.(BS/za)
