Bicarasurabaya.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan bagian dari agenda nasional pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Mojo, Kamis (16/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau rumah warga penerima manfaat, salah satunya Desi Novitasari, yang tinggal di rumah berukuran 3×3 meter tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai.
“Saya dibawa ke dua lokasi dan keduanya tepat sasaran. Rumah-rumahnya memang kecil dan tidak layak huni. Program ini harus bisa mengubah rumah tidak layak menjadi layak huni,” ujar Maruarar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Maruarar juga menilai Pemkot Surabaya sangat sigap menyiapkan dukungan di lapangan—mulai dari data penerima manfaat, ketersediaan lahan, hingga skema kerja sama lintas sektor.
“Respon Pak Eri cepat sekali. Dalam seminggu ini kami akan menyiapkan skema lahan, pembiayaan, hukum, teknis, dan penghunian,” ujarnya usai peninjauan.
Melalui program BSPS, rumah Desi Novitasari akan mulai direnovasi pada 27 Oktober 2025. Tahun ini, Surabaya mendapat alokasi 187 unit rumah, termasuk 64 unit hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial.
Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik dukungan Pemerintah Pusat. Ia menyebut bantuan itu sangat berarti, mengingat Surabaya masih memiliki lebih dari 8.000 rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tidak akan cukup. Karena itu kami bersyukur Pak Menteri memberi bantuan dan bahkan menargetkan tambahan 200 rumah untuk tahun depan,” ujar Eri.
Selain perbaikan fisik rumah, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan material bangunan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Eri optimistis masalah rumah tidak layak huni di Surabaya dapat terselesaikan sepenuhnya pada tahun 2028.
“Insyaallah, kalau kerja sama ini terus berjalan, 2028 semua rumah tidak layak huni di Surabaya bisa selesai,” pungkasnya.(BS/za)
