Bicarasurabaya.com – Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur menggelar Seminar Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VII bertajuk “Green Governance: Peran Administrasi Publik dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Berorientasi Ramah Lingkungan”, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus aksi nyata untuk meneguhkan peran birokrasi, akademisi, dan komunitas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Anjarwati, yang hadir dalam seminar itu memaparkan bagaimana pemerintah provinsi menerapkan kebijakan hijau melalui berbagai instrumen strategis. Ia menyoroti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Jawa Timur terus mendorong implementasi kebijakan rendah emisi melalui program seperti Desa Berseri, Eco Pesantren, hingga Program Kampung Iklim (Proklim),” jelasnya. Upaya tersebut, lanjut Anjarwati, menjadi bukti bahwa prinsip green governance telah diadopsi dari level provinsi hingga desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, Assoc. Prof. Dr. Ertien R. Nawangsari, M.Si., selaku akademisi UPN Veteran Jatim, menegaskan bahwa green governance adalah keniscayaan, bukan pilihan. Ia menjelaskan bahwa administrasi publik di era perubahan iklim harus bertransformasi menjadi penggerak utama kebijakan pro-lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Ertien memperkenalkan piramida enam dimensi pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ekologi, dan spiritual. Menurutnya, tata kelola publik yang hijau hanya bisa terwujud jika keenam dimensi tersebut terintegrasi dan dijalankan secara konsisten lintas sektor.
Sementara itu, Mochamad Zamroni, pendiri komunitas Tunas Hijau Indonesia, membagikan praktik baik kolaborasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Sejak berdiri tahun 1999, Tunas Hijau telah melibatkan lebih dari 200 ribu anak muda dan keluarga dalam aksi nyata peduli bumi seperti konservasi pesisir, edukasi lingkungan, dan gerakan Surabaya Eco School yang kini menjadi bagian dari kebijakan kota.
Menurut Zamroni, perubahan perilaku adalah inti dari green governance. “Mulailah dari hal sederhana—bawa tumbler, pilah sampah, dan kurangi plastik. Aksi kecil jika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar untuk bumi,” ujarnya.
Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan green governance bergantung pada sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat kebijakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis dalam birokrasi dan masyarakat.
Seminar ini juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan agen perubahan sosial. Melalui riset, inovasi teknologi hijau, dan pendidikan literasi lingkungan, kampus diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola berorientasi keberlanjutan.
Dengan semangat “dari kampus untuk bumi”, SINAGARA VII menjadi momentum bagi UPN Veteran Jatim untuk meneguhkan kontribusinya dalam membangun peradaban hijau Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, green governance bukan sekadar administrasi lingkungan, melainkan wujud komitmen kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan alam. (RF)
