Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan pentingnya warga tertib administrasi kependudukan (adminduk) agar berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga layanan publik, dapat tepat sasaran.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan data kependudukan yang valid menjadi kunci keberhasilan intervensi pemerintah. “Kalau data sesuai, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bisa tepat sasaran. Tapi kalau nama dan alamat tidak sesuai, bantuan bisa dibatalkan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/10/2025).
Eddy mencontohkan, pada survei lapangan Kementerian Sosial, masih ditemukan kasus penerima bansos dengan alamat fiktif. Hal ini juga berimbas pada program lain, seperti penanganan stunting. “Ada data anak yang alamatnya tidak sesuai. Saat dicek, anaknya tidak ada, tetangganya pun tidak tahu. Akhirnya intervensi gizi tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain untuk bansos, data kependudukan juga menjadi dasar program pendidikan. Salah satunya program “satu keluarga miskin, satu sarjana”. Jika data keluarga tidak akurat, program berisiko salah sasaran.
Eddy juga menjelaskan aturan mengenai pemisahan kartu keluarga (pecah KK). Ada empat alasan yang diperbolehkan: menikah, bercerai, pindah domisili, dan meninggalnya kepala keluarga. “Kalau menikah, harus dengan buku nikah resmi, bukan nikah siri. Kalau bercerai, alamat harus berbeda. Kalau kepala keluarga meninggal, otomatis terbit KK baru dengan nomor berbeda,” terangnya.
Namun, pecah KK tidak berlaku sembarangan. Hanya keluarga inti yang membentuk rumah tangga baru yang bisa memisahkan KK. “Kalau masih anggota keluarga yang belum mandiri atau statusnya bukan keluarga inti, itu tidak bisa,” tegas Eddy.
Ia menambahkan, tertib adminduk juga mempermudah akses berbagai layanan publik lainnya, seperti pembuatan SIM, BPJS, hingga layanan perbankan. Pemkot Surabaya pun telah menyediakan layanan pembaruan data secara online melalui aplikasi KNG Mobile dan website Dispendukcapil.
“Kami mohon warga Surabaya tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan. Semua sudah bisa difasilitasi secara online, jadi lebih mudah dan cepat,” pungkasnya.(BS/za)
