Bicarasurabaya.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya dinobatkan sebagai MPP berkinerja paling prima di antara 163 MPP yang ada di seluruh Indonesia. MPP adalah model pelayanan publik terpadu yang berada pada satu tempat.
Di Surabaya, MPP berada di Gedung Siola, Jalan Tunjungan. MPP tersebut melayani 1993 izin dan dokumen yang dibutuhkan warga dalam satu tempat.
Penghargaan MPP berkinerja prima diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari pemerintah pusat ke MPP Kota Surabaya. Ini menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga Kota Pahlawan.
Penghargaan MPP berkinerja prima dihitung dengan berbagai indikator, di antaranya adalah dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP.
“Penghargaan MPP berkinerja prima ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami mengintegrasikan 4 langkah pelayanan publik agar semakin memudahkan warga,” kata Wali Kota Eri Cahyadi usai menerima penghargaan.
Pertama, melalui MPP Surabaya yang melayani 1993 izin/dokumen dalam satu tempat, serta melibatkan 43 instansi pusat dan daerah.
“Warga cukup datang di satu tempat untuk mengurus berbagai pelayanan. Kami juga telah merombak konsep MPP Surabaya menjadi lebih berorientasi ke warga, suasananya lebih nyaman dan tidak birokratis,” ujar Wali Kota Eri.
Kedua, lanjut dia, adalah pelayanan berbasis online. Pemkot Surabaya menyediakan layanan online terintegrasi sehingga tidak membuat ribet warga.
“Lewat online, semua praktis. Dan kami terus menambah jumlah izin atau dokumennya yang bisa diurus melalui online. Misalnya lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara online,” jelasnya.
Langkah ketiga, papar Wali Kota Eri, adalah layanan mandiri alias self service melalui mesin anjungan yang telah disediakan di beberapa titik, terutama untuk layanan administrasi kependudukan.
Keempat, layanan jemput bola yang dikonsentrasikan di semua Balai RW se-Surabaya yang mencapai lebih dari 1.300 RW. Setiap hari Selasa dan Jumat, pelayanan jemput bola dilakukan di Balai-Balai RW oleh kelurahan, kecamatan, hingga dinas.
Warga cukup datang ke Balai RW untuk mengurus keperluannya, mulai administrasi kependudukan, masalah kesehatan, hingga legalitas usaha bagi UMKM.
“Seiring dengan hadirnya layanan jemput bola di kampung-kampung, kami telah merenovasi hampir semua Balai RW se-Surabaya, sehingga tempatnya menjadi lebih nyaman untuk pelayanan warga,” paparnya.
Wali Kota Eri menambahkan, keempat layanan terintegrasi tersebut memiliki tiga enabler alias penggerak terpenting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik.
Untuk basis data, Pemkot Surabaya terus melakukan integrasi data. Konsep “Satu Data Surabaya” memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi.
Untuk transformasi digital, Wali Kota Eri memaparkan, Pemkot Surabaya melakukan banyak terobosan untuk mengintegrasikan layanan. Misalnya integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, hingga Pengadilan Negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan.
Adapun untuk memperkuat partisipasi publik guna meningkatkan pelayanan ke warga, Wali Kota Eri menempatkan warga sebagai subyek pembangunan, bukan lagi sebagai obyek.
Partisipasi warga tersebut digerakkan melalui “Kader Surabaya Hebat” (KSH) yang secara rutin membantu Pemkot Surabaya mengurai masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan warga. KSH adalah warga yang ditunjuk Pemkot Surabaya untuk berkiprah membantu warga di kampungnya masing-masing.
“Misalnya ada warga butuh dokumen kependudukan atau warga perlu akses kesehatan, Kader Surabaya Hebat melaporkan ke sistem kami, dan bisa langsung ditindaklanjuti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait,” pungkasnya. (*/BS02)
