Bicarasurabaya.com – Sejumlah kiai di Kota Pahlawan menyatakan tidak bersedia menjadi pengurus PCNU Kota Surabaya. Mereka merasa dicatut namanya dalam SK PBNU nomor 203/PB.01/ A.II.01.45/ 99/ 04/ 2023.
Mereka antara lain, KH. Abd. Mukhit Murtadlo, KH. Mas Mansur Tolchah, KH. Mas Sulaiman Nur, KH. Kemas Abdurrahman, KH. Mas Kamil Thobroni, KH. M. Ishaq Muslih dan KH. Habib Abu Bakar.
Dalam rilis pernyataan yang diterima Bicarasurabaya.com, mereka menyatakan:
1. Akan tetap berkhidmat untuk kemaslahatan warga Nahdliyyin sesuai dengan cita-cita para muassis jam’iyah Nahdlatul Ulama, dan;
2. Tidak bersedia menjadi Pengurus PCNU Kota Surabaya yang ditunjuk oleh PBNU melalui SK nomor 203/ PB.01/ A.II.01.45/ 99/04/2023.
Seperti diketahui, tepat pada tanggal 30 April 2023 lalu, PBNU telah melantik kepengurusan PCNU Kota Surabaya. Sebelumnya, pada Oktober 2022, PBNU telah menurunkan tim Caretaker PCNU yang ditugaskan untuk melakukan penataan organisasi dan menyelenggarakan Konferensi. Namun, sampai diperpanjang 2 kali masa kerjanya, belum dapat melaksanakan tugasnya itu.
Karena itu, PBNU kemudian menurunkan SK Kepengurusan Definitif PCNU Surabaya periode 2023-2024. H. Umarsyah, salah seorang Pengurus Harian PBNU yang sebelumnya adalah Ketua Caretaker, ditunjuk kembali. Kali ini sebagai Ketua pengurus definitif PCNU bersama H. Masduki Toha sebagai Sekretaris.
Penolakan para kiai tersebut, bagian dari polemik panjang yang menimpa PCNU Kota Surabaya. Pada Awal tahun 2021 melalui Tim Caretaker juga, PBNU dua tahun yang lalu sudah menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) NU dan menghasilkan susunan pengurus.
Sayangnya hasil konferensi itu tidak ditindaklanjuti dengan pengesahan, sampai terselenggaranya Muktamar NU di Lampung. Dan setelah lebih dari 1,5 tahun sejak terbentuknya pengurus baru saat itu, Oktober lalu, PBNU menerbitkan SK Caretaker dan selanjutnya SK Pengesahan Kepengurusan Definitif.
“Kami hanya mau menjadi pengurus NU berdasarkan amanah dari warga NU melalui Ranting dan MWC dalam Konferensi Cabang. Dan itu sudah terjadi 2 tahun lalu. Itulah yang konstitusional,” terang KH Mas Mansur Tolchah dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip pada Minggu (30/4/2023).
Menanggapi hal ini, beberapa kiai dan warga NU menyatakan merasa ada keanehan atau kejanggalan. Buntutnya, sejumlah kiai memberikan pernyataan tidak bersedia menjadi pengurus yang sudah ditunjuk oleh PBNU itu. (*/BS02)
