Bicarasurabaya – Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai jenis BBM pertalite, pertamax dan solar dalam waktu dekat.
Hanya saja, belum diketahui pasti kapan kenaikan harga BBM tersebut akan ditetapkan.
Sejumlah pihak, di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut angkat bicara terkait kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemui usai mengisi kuliah tamu di Universitas Surabaya (Ubaya), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengajak kepada seluruh pihak untuk bersikap realistis.
Menurut Gus Yahya, sapaan lekatnya, kondisi saat ini memang tidak mudah. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia.
“Keadaan ini memang tidak mudah, tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, dan memang sulit. Di antara pilihan-pilihan yang ada, itu emang semuanya tidak enak. Kita pilih yang paling sedikit jeleknya daripada yang lain-lain,” kata Gus Yahya, di Surabaya, Rabu (31/8/2022).
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membuat skema manajemen dalam mengatasi masalah, agar tercipta hal yang lebih baik. Sehingga, beban masyarakat bisa sedikit diringankan.
“Kalau berat, semuanya berat. Tapi bagaimana supaya masyarakat terutama yang paling lemah ini bisa diringankan bebannya. Kita akan minta sungguh-sungguh supaya pemerintah juga membangun skema sebaik-baiknya, supaya masyarakat yang lemah terbantu,” pinta Gus Yahya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah perlu duduk bersama mencari solusi terbaik.
“DPR menurut saya bersama pemerintah perlu mencari solusi terbaik. Bagaimana agar tetap bahwa rakyat kecil, terutama yang mayoritas itu, tidak memperoleh kerugian dari setiap kebijakan,” kata dia.
Seperti diketahui, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disebut-sebut akan terjadi dalam waktu dekat.
Pasalnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Kondisi tersebut semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM.
“Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya, ‘Ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?’ Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?” ujar Sri Mulyani, dilansir dari Kompas.com, Kamis (25/8/2022).
Pertamina hingga kini masih menunggu arahan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.
Sebab, kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penyesuaian harga BBM subsidi adalah milik pemerintah.
Bila BBM dinaikkan, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Sri Mulyani, dari total bantuan sosial Rp 25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp 300.000 oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600.000 yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. (BS03)
