Bicarasurabaya.com – DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan sebelum mengetuk palu persetujuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengesahan ini mengakhiri proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun.
Sebelumnya, pembicaraan tingkat I rampung pada Rabu (18/11). Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan akhir.
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut digunakan untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, hingga organisasi.
Dalam pembahasan, terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut. Salah satunya menyangkut tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.
RUU itu juga menegaskan pemberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, pengelolaan aset terkait tindak pidana akan dilakukan badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. (BS/za)











