Bicarasurabaya.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam pelantikan itu, Khofifah menekankan percepatan transformasi digital sebagai kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tertanggal 13 Juli 2026.
Enam pejabat yang dilantik yakni R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Iwan sebagai Kepala Bappeda Jatim, Budi Raharjo sebagai Kepala Bakorwil Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK), serta Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Khofifah mengatakan rotasi jabatan dilakukan untuk memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional,” kata Khofifah dalam keterangannya yang diterima, Rabu (15/7/2026).
Khofifah meminta seluruh perangkat daerah mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Menurutnya, layanan berbasis sistem digital perlu terus diperluas agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Ia menilai pola pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka harus mulai dikurangi karena sistem digital mampu memperkuat akuntabilitas sekaligus menekan potensi penyimpangan.
“Pertemuan face to face perlu diminimalkan melalui layanan berbasis sistem sehingga transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tekankan Integritas dan Kolaborasi
Selain digitalisasi, Khofifah mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam kinerja sehari-hari.
Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga mitra internasional.
“Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi. Dengan kerja sama yang kuat, pembangunan akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah menegaskan kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Seluruh perangkat daerah diminta tetap mencapai target pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah mencari skema creative financing untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Kita harus semakin kreatif mencari sumber pembiayaan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi hasil yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi, bukan promosi jabatan. Sementara posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt.) hingga proses seleksi pejabat definitif selesai.
Pelantikan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa, serta jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tim penguji kompetensi. (BS/za)
