Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target menuntaskan 181.867 kartu keluarga (KK) hingga 31 Maret 2026. Salah satu kendala terbesar: akses ke perumahan elite yang selama ini tertutup.
Hingga kini, pendataan telah menjangkau 1.026.192 KK atau sekitar 83 persen dari total sasaran. Sisanya, sekitar 17 persen, masih dalam proses konfirmasi dan percepatan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi kunci membuka akses kawasan premium. Pemkot melibatkan tiga pilar kecamatan—camat, kapolsek, dan danramil—untuk mendukung tim survei di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami terus melakukan edukasi dan pendekatan agar warga di perumahan elite membuka akses survei dan melengkapi data DTSEN,” ujar Eddy, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, Pemkot juga berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang memiliki relasi dengan para pengembang perumahan.
Pemkot mengimbau warga yang belum disurvei segera melakukan konfirmasi mandiri sebelum batas waktu. Caranya bisa melalui laman resmi surabaya.go.id dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, dan alamat domisili, atau melapor langsung ke kantor kelurahan.
Eddy menegaskan, konfirmasi ini bukan sekadar administrasi. “Maksimal satu minggu setelah pengisian, tim surveyor akan menghubungi untuk survei ulang ke domisili,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi langkah percepatan tersebut, termasuk layanan online yang dinilai memudahkan warga. Namun, ia menilai perlu pelibatan asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Apersi agar akses ke cluster premium lebih terbuka.
Ia menyebut sempat ditemukan pengelola perumahan yang menutup akses survei. “Setelah kami edukasi, akhirnya mereka membuka pintu,” ujarnya.
Menurut Yona, DTSEN tidak hanya untuk warga prasejahtera. Pendataan juga dibutuhkan warga di kawasan premium untuk berbagai layanan, termasuk administrasi perbankan dan layanan publik lainnya.
“Semua warga tanpa memandang status ekonomi harus terdata agar database kota akurat,” tegasnya.
Dengan tenggat kurang dari dua bulan, Pemkot Surabaya kini berpacu menyisir sisa 181 ribu KK agar target 100 persen pendataan DTSEN tercapai tepat waktu. (BS/za)
