Bicarasurabaya.com – Sebanyak 45 ribu data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) di Surabaya dinonaktifkan. Namun, Pemerintah Kota Surabaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan dan warga diminta tidak panik.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, penonaktifan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam rangka pembaruan dan pemutakhiran data penerima bantuan.
“Masyarakat tidak perlu panik. Saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data jaminan kesehatan agar tepat sasaran,” ujar Nanik, Selasa (10/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penonaktifan terjadi karena sebagian peserta tidak lagi masuk kategori desil 1–5. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, dari sangat miskin hingga menengah bawah. Kelompok desil 1–5 menjadi prioritas penerima bantuan iuran.
Tetap Dilayani Lewat Program UHC
Meski data PBI JK dinonaktifkan, Nanik memastikan warga yang memenuhi kriteria tetap bisa memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) Pemkot Surabaya.
“Khususnya warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya minimal 10 tahun dan terdaftar di faskes kelas 3, tetap mendapatkan pelayanan gratis,” tegasnya.
Pemkot, lanjut Nanik, berkomitmen memastikan akses kesehatan warga tidak terganggu selama proses pembaruan data berlangsung.
Diketahui, penonaktifan PBI JK ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemutakhiran data agar bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan adanya jaminan layanan melalui skema UHC, Pemkot Surabaya berharap warga tetap tenang dan tidak khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan. (BS/za)
