Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi generasi muda dengan harga terjangkau. Namun di balik rencana tersebut, sejumlah tantangan mulai mengemuka, mulai dari ketersediaan lahan hingga skema pembiayaan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut rusunami akan dibangun di tiga lokasi, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Hunian ini ditujukan bagi pasangan muda, terutama yang baru menikah.
Setiap unit dirancang berbeda dari rusun pada umumnya, dengan dua kamar tidur. Harga pun diproyeksikan di bawah Rp500 juta, bahkan sebagian unit disebut bisa dijual mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, rencana ini dinilai tidak lepas dari sejumlah tantangan. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor krusial, mengingat pembangunan akan memanfaatkan aset milik Pemkot yang terbatas dan tersebar.
Di sisi lain, skema pembiayaan juga menjadi perhatian. Pemkot menggandeng perbankan dengan bunga sekitar 5 persen dan tenor hingga 20 tahun. Namun, minat bank untuk masuk dalam pembiayaan segmen berpenghasilan menengah ke bawah dinilai masih perlu diuji, terutama terkait risiko kredit.
Selain itu, belum ada kepastian terkait jumlah unit yang akan dibangun serta kuota penerima manfaat. Hal ini berpotensi memicu ketimpangan akses jika permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan hunian.
Eri menyebut program ini sebagai kelanjutan intervensi sosial Pemkot, setelah sektor pendidikan melalui program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan generasi muda tidak hanya berpendidikan, tetapi juga memiliki akses hunian.
Untuk menekan harga, Pemkot akan menerapkan skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Skema ini memungkinkan harga lebih terjangkau, meski kepemilikan lahan tetap berada di tangan pemerintah.
Program ini juga diposisikan sebagai tahap lanjutan dari rusunawa. Warga yang dinilai telah meningkat secara ekonomi didorong beralih ke rusunami, sehingga hunian sewa tetap bisa dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.
Ke depan, kawasan rusunami direncanakan terintegrasi dengan transportasi umum. Selain pasangan muda, program ini juga menyasar ASN, petugas kebersihan, hingga tenaga lapangan yang belum memiliki hunian di Surabaya.
Di tengah berbagai rencana tersebut, realisasi program menjadi kunci. Tanpa kejelasan lahan, pembiayaan, dan kuota, rusunami berisiko menjadi sekadar wacana. Namun jika terwujud, program ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk tetap tinggal di kota tanpa terbebani harga properti yang terus melambung.(BS/za)
