Bicarasurabaya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat komitmennya pada akses pendidikan yang merata. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera 2025 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Rabu malam (10/12/2025).
Program bertema “Pendidikan untuk Semua, Harapan untuk Masa Depan” ini menjadi instrumen Pemprov Jatim untuk memastikan anak usia sekolah tidak terhenti pendidikannya karena faktor ekonomi.
Di hadapan ribuan siswa dan orang tua, Khofifah menekankan bahwa latar belakang keluarga tidak menentukan masa depan seseorang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anak-anak punya ruang dan peluang. Bercita-citalah setinggi langit. Kalian semua adalah bintang,” ujarnya.
Khofifah juga membagikan kisah masa kecilnya yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ia pernah berjualan es lilin sejak kelas dua SD dan membantu orang tua memanen padi sejak kelas empat SD. Pengalaman itu, kata dia, justru membentuk karakter dan kemandirian.
“Tidak usah malu bekerja membantu orang tua. Yang penting jujur, bekerja keras, dan terus belajar,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menegaskan bahwa dana bantuan ini adalah amanah negara sehingga harus digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan. Ia meminta orang tua mendukung anak-anak untuk terus belajar hingga jenjang perguruan tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan detail skema bantuan pendidikan 2025. Program ini merupakan bagian dari Nawa Bhakti Satya—khususnya pilar Jatim Cerdas—yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas.
Tahun depan, bantuan menyasar 48.077 siswa prasejahtera dari desil 1 dan 2, dengan total anggaran Rp48,077 miliar. Setiap peserta didik menerima Rp1 juta per tahun.
Rinciannya:
- SMA: 11.362 siswa
- SMK: 24.339 siswa
- SLB: 12.376 siswa
Seluruhnya berasal dari sekolah negeri dan swasta.
Aries menegaskan bahwa penerima bantuan bukan bagian dari program bantuan lain seperti PIP, KIP, atau skema serupa. Data penerima telah dipadankan dengan DTKS, Dapodik, serta diverifikasi faktual oleh sekolah dan cabang dinas.
“Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Dana bantuan disalurkan melalui virtual account Bank Jatim atas nama masing-masing siswa. Dana hanya dapat dicairkan langsung oleh peserta didik dengan menunjukkan kartu pelajar dan identitas keluarga.
“Tidak boleh ada keterlibatan sekolah, guru, atau pihak lain. Dana dipegang langsung oleh anak untuk kebutuhan pendidikan,” tegas Aries.
Bantuan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sekolah, seperti seragam, buku, alat tulis, tas, sepatu, paket data, dan biaya transportasi. Pemprov Jatim juga menetapkan sanksi penghentian bantuan jika siswa meninggal dunia, putus sekolah, menikah, terlibat kriminal, atau menerima bantuan sejenis.
Aries berharap program ini dapat berlanjut di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Kami ingin memastikan anak-anak Jatim tetap bersekolah tanpa alasan biaya,” ujarnya.
Peluncuran program ini menegaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang sekaligus fondasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. (BS/za)
