Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang resmi diluncurkan. Program ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur.
Kepala Disperinaker Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menjelaskan bahwa program Perisai bertujuan mendata dan menjangkau pekerja formal maupun informal yang belum memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah wajib memastikan semua pekerja terlindungi. Pekerja informal seperti pedagang, tukang becak, atau petani bisa mendaftar secara mandiri. Tantangannya adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya jaminan sosial bagi mereka,” ujar Hebi dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (8/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan, banyak kasus kecelakaan dan kematian pekerja yang tidak terlindungi jaminan sosial justru berujung pada munculnya kemiskinan baru.
“Supaya tidak ada lagi keluarga pekerja yang jatuh miskin karena kehilangan tulang punggung, kami dorong agar mereka dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Dalam implementasinya, Pemkot Surabaya bersama BPJS Ketenagakerjaan membentuk agen Perisai di tingkat RW. Agen-agen ini akan aktif mensosialisasikan manfaat jaminan sosial kepada pekerja bukan penerima upah (BPU).
“Pekerja formal seperti buruh dan karyawan mal memang wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan. Tapi pekerja informal seperti penjual bakso, petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga pun juga harus dilindungi,” kata Hebi.
Ia mencontohkan, jika pekerja mengalami kecelakaan dan tidak bisa bekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pengobatan dan mengganti pendapatan keluarga.
“Kalau meninggal dunia, anaknya bisa disekolahkan sampai kuliah. Manfaatnya besar sekali dan bisa mencegah kemiskinan,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa saat ini sekitar 613 ribu pekerja atau 42 persen dari total pekerja di Surabaya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka itu masih di bawah target nasional 58 persen.
“Upaya Pemkot Surabaya luar biasa. Perlindungan sudah diberikan kepada ketua RW dan RT, Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga pekerja non-ASN,” tutur Hadi.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan struktural. Tanpa perlindungan ini, masyarakat rentan justru berpotensi menambah beban sosial pemerintah.
“Kalau pekerja tidak terlindungi, risikonya bisa berantai. Program Perisai ini membantu memastikan warga berhak mendapatkan perlindungan tanpa keluar biaya ketika mengalami kecelakaan kerja,” pungkasnya.(BS/za)
