Bicarasurabaya.com – DPRD Surabaya menawarkan opsi baru untuk mengatasi polemik Tol Tengah Kota. Alih-alih membelah kawasan tengah Surabaya, trase tol diusulkan digeser ke sisi timur dan disandingkan dengan rencana Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT).
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan opsi tersebut bisa menjadi jalan tengah. Kebutuhan pemerintah pusat terhadap jaringan tol untuk mendukung arus menuju Pelabuhan Tanjung Perak tetap terpenuhi, sementara kawasan tengah kota bisa terhindar dari dampak pembangunan jalan tol.
“Ini jalan tengah. Keinginan pemerintah pusat dan provinsi tentang di Surabaya harus ada jalan tol untuk mengurangi beban jalan Sidoarjo-Perak-Gresik tetap terakomodir. Pemerintah kota tetap bisa menjaga estetika tengah kota,” kata Fathoni, Sabtu (29/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana Tol Tengah Kota sendiri masih tercantum dalam dokumen tata ruang di tingkat nasional, provinsi, hingga Kota Surabaya. Namun, tercantum dalam tata ruang tidak otomatis berarti proyek tersebut segera dibangun.
Selama ini, rencana tol yang melintasi kawasan tengah Surabaya menjadi perdebatan karena kawasan tersebut sudah padat. Pembangunan jalan tol berpotensi berdampak pada permukiman, tata ruang hingga karakter kawasan kota.
Di sisi lain, kebutuhan jalur berkapasitas besar tetap ada. Arus kendaraan dan logistik menuju Pelabuhan Tanjung Perak tak hanya berasal dari Surabaya, tetapi juga Sidoarjo, Gresik dan wilayah sekitarnya.
Fathoni menawarkan kawasan timur sebagai koridor alternatif. Terlebih, Pemkot Surabaya telah memiliki rencana pembangunan JLLT yang berstatus jalan tidak berbayar.
Menurut dia, jalan tol dan JLLT tidak perlu diposisikan sebagai dua pilihan yang saling menggantikan. Keduanya justru bisa dibangun dengan fungsi berbeda.
“Di timur itu nanti ada jalan berbayar, jalan tol itu yang Perak-Juanda, dan ada perencanaan Pemkot, Jalan Luar Lingkar Timur yang tidak berbayar,” ujarnya.
Dengan dua jaringan jalan tersebut, arus kendaraan yang selama ini terkonsentrasi pada koridor Sidoarjo-Tanjung Perak diharapkan memiliki alternatif.
“Kalau dipisah di timur Surabaya, maka bisa sedikit mengurai beban tol Sidoarjo-Perak. Apalagi banyak truk itu muaranya ke Pelabuhan Tanjung Perak,” katanya.
Tak hanya mengurai beban lalu lintas, Fathoni menilai pembangunan jaringan jalan di sisi timur dapat memunculkan pusat pertumbuhan baru.
“Tujuannya tentu semakin memudahkan beban logistik karena ada jalan alternatif tol yang lain. Yang kedua, kawasan timur Surabaya juga bisa berkembang karena akan ada dua pembangunan jalan,” jelasnya.
Pembiayaan tol tetap pemerintah pusat
Fathoni menegaskan usulan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya mengambil alih pembangunan jalan tol.
Menurutnya, jika ruas tersebut berstatus jalan tol berbayar, pembangunan dan pembiayaannya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang diusulkan DPRD hanya perubahan lokasi trase.
“Hanya lokasinya saja yang dipindahkan. Tetap kewajibannya ada di pemerintah pusat karena jalan berbayar,” tegasnya.
Ia juga menyebut sebagian lahan yang berpotensi masuk trase di kawasan timur merupakan aset Pemkot Surabaya. Kondisi itu dinilai dapat memudahkan proses penyediaan lahan jika opsi tersebut disepakati.
“Kalau pembebasan lahannya, sebagian besar lahan itu punya Pemkot sehingga lebih memudahkan,” ujarnya.
Meski begitu, perubahan trase tentu membutuhkan pembahasan lintas pemerintah dan kajian lebih lanjut. DPRD berharap pemerintah pusat, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya duduk bersama untuk membahas opsi tersebut.
“Mudah-mudahan wali kota, gubernur dan pemerintah pusat bisa duduk bareng membicarakan ini,” kata Fathoni.
Jika opsi ini berjalan, konsepnya bukan menghapus kebutuhan Tol Tengah Kota. Kebutuhan jalan tol tetap dipertahankan, tetapi koridornya ditawarkan bergeser ke timur. Sementara JLLT tetap menjadi jalur alternatif tidak berbayar.
Bagi DPRD Surabaya, skema itu diharapkan menjadi titik temu antara kebutuhan konektivitas logistik menuju Tanjung Perak dan upaya menjaga kawasan tengah kota dari tekanan pembangunan jalan tol. (BS/za)
