Bicarasurabaya.com – Pemerintah pusat tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Kebijakan ini ditujukan untuk efisiensi energi, mengurangi kemacetan, dan tetap menjaga produktivitas.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk WFH, kami masih menunggu arahan dari Presiden,” ujar Eri dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya selama ini tidak menerapkan skema WFH. Sebagai gantinya, konsep yang digunakan adalah work from anywhere (WFA), dengan pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat melalui Balai RW.
Menurutnya, pegawai tidak harus bekerja dari kantor pusat, melainkan ditempatkan lebih dekat dengan warga.
“Di Surabaya bukan WFH, tapi WFA. Pegawai itu bekerja di Balai RW agar lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Secara administratif, kantor ASN tetap berada di Balai Kota Surabaya. Namun dalam praktiknya, pelayanan publik tersebar di berbagai titik lingkungan warga.
“Kantornya tetap di balai kota, tapi kerjanya di Balai RW,” tegas Eri.
Ia menilai konsep WFA membuat pelayanan lebih efektif sekaligus mendukung efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan alternatif kebijakan lain untuk menekan penggunaan BBM, salah satunya dengan mendorong ASN menggunakan transportasi umum.
“Nanti bisa saja satu hari pegawai tidak boleh pakai kendaraan pribadi dan wajib naik transportasi umum,” ungkapnya.
Meski demikian, kebijakan final tetap menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penerapan WFH bagi ASN secara nasional.(BS/za)
