Bicarasurabaya.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris turun langsung ke lapangan guna memastikan penanganan dampak banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Probolinggo berjalan efektif, Senin (23/2).
Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga. Sejumlah kecamatan yang terdampak cukup parah antara lain Kraksaan, Besuk, Krejengan, Gading, Kotaanyar, dan Pakuniran.
Data sementara per 21–22 Februari 2026 mencatat jumlah warga terdampak di Kecamatan Kraksaan sebanyak 810 kepala keluarga (KK), Krejengan 264 KK, Gading 11 KK, Besuk 23 KK, Kotaanyar 14 KK, serta Pakuniran 100 KK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menjamin keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses penanganan pascabanjir.
Sebagai bagian dari respons tanggap darurat, Pemprov Jatim telah mengerahkan BPBD, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU Sumber Daya Air yang bersinergi dengan TNI-Polri serta Pemkab Probolinggo untuk melakukan asesmen lapangan.
Pendataan difokuskan pada kerusakan rumah warga, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan yang terdampak arus maupun genangan air.
“Kami bersama Bupati Probolinggo memetakan tingkat kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, sebagai dasar penentuan skala prioritas intervensi,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, tim yang diterjunkan mencakup tenaga teknis pembangunan jembatan, penanganan sungai, hingga tim rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.
Menurutnya, penanganan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan darurat, tetapi juga diarahkan pada solusi jangka menengah dan panjang.
Untuk jangka pendek, prioritas diberikan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, percepatan pembersihan material banjir, serta perbaikan akses jalan dan jembatan. Pembersihan hunian menjadi hal mendesak mengingat masyarakat tengah menjalankan ibadah puasa dan bersiap menyambut Idulfitri.
Sementara itu, langkah jangka menengah dan panjang meliputi normalisasi sungai, penguatan struktur bantaran di sisi kanan dan kiri alur sungai, serta penataan titik percabangan yang berpotensi menjadi lokasi rawan luapan.
Pemprov juga menyiapkan dukungan alat berat seperti long arm excavator untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi sungai apabila hasil asesmen menunjukkan kebutuhan tersebut.
“Normalisasi sungai memang memerlukan anggaran besar dan dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun ini merupakan investasi penting untuk mencegah banjir berulang,” tegasnya.
Selain normalisasi sungai, Pemprov Jatim akan melakukan perbaikan serta penyesuaian konstruksi jembatan milik provinsi dengan mempertimbangkan kontur tanah dan debit air agar lebih tahan terhadap potensi banjir ke depan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi bencana hidrometeorologi. Jawa Timur termasuk wilayah Ring of Fire sehingga kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana menjadi keharusan.
Ia menjelaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan pada 5 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 dan dinilai mampu menekan risiko bencana.
Namun, melihat tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah, Pemprov akan berkoordinasi kembali dengan lembaga terkait untuk mempertimbangkan reaktivasi OMC.
“Pada Desember potensi hidrometeorologi sekitar 20 persen, Januari 58 persen, dan Februari 22 persen. Terbukti pada Desember–Januari Jawa Timur relatif terhindar dari bencana hidrometeorologi besar dan mampu menekan banjir di sejumlah daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyalurkan bantuan berupa 300 paket sembako, 10 meja lipat, 20 kursi lipat, 20 paket makanan siap saji, 20 paket lauk pauk, 30 paket tambahan gizi, serta 285 paket perlengkapan makan.
Selain itu, bantuan lain yang disalurkan meliputi 100 paket perlengkapan anak, 90 paket kebersihan, 70 terpal, 4.000 lembar glangsing, 5 unit pompa air, 48 jas hujan, 20 pasang sepatu boot, serta 100 bronjong.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Probolinggo M. Haris menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo terus hadir di tengah masyarakat melalui strategi penanggulangan bencana bertajuk “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa).
Setiap kecamatan telah memiliki Posko Bencana, dan Forkopimca secara intensif melakukan koordinasi tanpa henti.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen meminimalkan dampak kerusakan akibat banjir serta terus mendampingi masyarakat terdampak.
“Pemerintah akan selalu membantu dan mendampingi masyarakat. Bersama Ibu Gubernur, kami akan mengupayakan berbagai langkah, mulai dari layanan kesehatan hingga pembangunan kembali jembatan yang putus,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa penanganan pascabanjir dilakukan secara bertahap dan berbasis skala prioritas sesuai arahan Gubernur. (Raf)
