Bicarasurabaya.com – Sebanyak 181.867 kepala keluarga (KK) di Surabaya atau sekitar 17 persen dari total sasaran masih belum terkonfirmasi dalam pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini membuka layanan konfirmasi daring untuk mengejar ketertinggalan sebelum batas akhir 31 Maret 2026.
Hingga 20 Januari 2026, dari total 1.208.059 KK sasaran, sebanyak 1.026.192 KK atau 83 persen telah terdata. Sisanya belum berhasil ditemui petugas di lapangan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan pendataan DTSEN dimulai sejak 19 Oktober 2025 dengan melibatkan sekitar 5.000 ASN sebagai surveyor. Sejumlah kendala ditemui, mulai dari perpindahan domisili, anggota keluarga yang sulit ditemui, hingga penolakan di kawasan tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot membuka kanal konfirmasi melalui laman resmi surabaya.go.id. Warga cukup memasukkan NIK dan tanggal lahir untuk mengecek status pendataan. Jika belum disurvei, warga dapat langsung mengisi formulir konfirmasi secara online atau melapor ke kantor kelurahan.
“Setelah warga mengisi data, maksimal satu minggu petugas akan melakukan verifikasi ke alamat domisili yang dilaporkan,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya yang dikutip, Jumat (20/2/2026).
Ia menegaskan, DTSEN menjadi basis utama seluruh program bantuan pemerintah, baik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, akurasi data menentukan ketepatan sasaran bantuan sekaligus perencanaan pembangunan.
Jika hingga 31 Maret 2026 warga tidak melakukan konfirmasi, Pemkot akan melakukan penertiban sementara terhadap NIK yang belum terdata. Dampaknya, warga tidak dapat mengakses layanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya hingga proses verifikasi dilakukan.
Eddy memastikan langkah tersebut bersifat administratif untuk memastikan validitas data, bukan sanksi permanen.
Terkait keamanan data, Pemkot menjamin perlindungan sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Informasi yang tampil di sistem hanya berupa inisial nama dan wilayah administratif tanpa membuka detail data pribadi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menambahkan pembaruan data penting karena kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis, terutama di sektor informal. Data DTSEN memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10 dan menjadi satu-satunya rujukan program bantuan nasional.
“Updating ini penting agar bantuan tidak salah sasaran dan meminimalkan inclusion maupun exclusion error,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Ia mengapresiasi capaian 83 persen pendataan dan meminta proses verifikasi berjalan cepat agar tidak menghambat layanan publik, terutama kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan.
Surabaya sendiri menjadi pilot project nasional dalam pemutakhiran DTSEN secara dinamis. Pemkot optimistis dengan sistem digital dan partisipasi warga, sisa 17 persen data dapat dituntaskan sebelum tenggat akhir.
Akurasi data, menjadi kunci agar bantuan sosial dan kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran. (BS/za)
